Pangkas Dwelling Time, Pelabuhan Diimbau Buka Akhir Pekan

JAKARTA, iNews.id - Saat ini dwelling time atau waktu bongkar muat barang di pelabuhan dinilai terlalu lama karena memakan waktu hampir lima hari. Kondisi tersebut membuktikan bahwa biaya logistik nasional terbilang mahal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebenarnya dwelling time ini bisa dioptimalkan menjadi tiga hari dengan mengupayakan layanan pelabuhan tetap beroperasi di akhir pekan seperti di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.

Begini Strategi Nestlé Dorong Masa Depan Pangan Berkelanjutan di Indonesia

"Yang paling sederhana deh, Sabtu-Minggu masuk. Jadi pelayaran ada terjadi jadi bukan fisiknya saja bisa bergerak tapi persetujuannya juga terjadi. Itu yang paling sederhana. Kan mestinya ketentuannya ada Sabtu-Minggu," tuturnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya tengah membahas bagaimana menekan biaya yang harus dibayar oleh eksportir dan importir supaya bisa lebih murah. Ia tidak mempermasalahkan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk dwelling time selama itu bisa mengeluarkan biaya lebih murah.

"Jadi kita memang akan menurunkan dwelling time itu kembali, tetapi yang paling esensial adalah kita menurunkan biaya," kata dia.

Untuk mengetahui hal tersebut, pada akhir bulan ini pihaknya akan melakukan uji coba di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya proses dwelling time lebih cepat, murah, dan mudah. Namun ia belum bisa memastikan apakah usulannya akan dikaji menjadi Peraturan Menteri Perhubungan. Yang jelas pihaknya akan konsisten dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

"Para stakeholder ikut serta dengan apa yang kita lakukan karena kadang mereka ada yang tidak konsisten, ada yang enggak tahu nah itu kita ajak sama-sama," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Lalu lintas dan Angkutan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Dwi Budi Sutrisno mengatakan, pihaknya dalam pelayanan pelabuhan tidak akan berhenti beroperasi. Namun, seringkali pihak swasta dan perbankan tidak mau ikut berpartisipasi.

"Hanya masalahnya kita siap, custom juga siap. Pemerintah pokoknya siap 24/7 cuma kita kan melayani swasta, swastanya itu kadang-kadang tidak mau Sabtu-Minggu masuk. Perbankan juga gitu," ucapnya.

Mengenai mahalnya biaya logistik, ia menjelaskan jangan dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga membutuhkan lebih banyak biaya yang dikeluaran.

"Tansportasinya kan lebih mahal. Tidak bisa dibandingkan kota kecil se-Jakarta saja," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk