Pekan Depan, Perpres Relaksasi DNI Akan Diteken Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro-kontra karena pemerintah tidak melibatkan pengusaha saat merencanakannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

"Memang itu permintaan Kadin, untuk kita berikan sosialisasi, kita sudah jelaskan dan kita tidak bisa jelaskan semuanya dan itu banyak," ujarnya saat Pertamina Energy Forum, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meyakinkan tidak akan memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam penerapan kebijakan ini. Misalnya dengan tidak memberikan banyak investasi kepada asing.

"Pokoknya kita tidak buka mana-mana untuk UMKM dan untuk asing tidak ada. malah kita buat pencadangan yang makin besar untuk UMKM. Terutama yang tadinya boleh bermitra," kata dia.

Setelah dijelaskan hal tersebut, sebagian pengusaha menurutnya dapat mulai menerima kebijakan ini. Meski harus diakui masih ada beberapa yang meragukan pelaksanaannya.

"Tentu ada satu, dua yang bilang ya nanti pelaksananya gimana? Tapi untuk pelaksaannya ya nanti dong dilihat kita bohong atau tidak. Jadi susah ini kalau baru aturannya tapi sudah minta ukuran pelaksanaan," ucapnya.

Dia melanjutkan, setelah proses sosialisasi ini selesai, maka peraturan presiden (Perpres) akan segera difinalkan. Rencananya Perpres diserahkan Presiden Joko Widodo pekan ini juga .

"Pelaksaan belum, tapi dengan selesainya sosialisasi kita tinggal finalkan. Minggu ini difinalkan aturannya. Mudah-mudahan Minggu depan bisa ditandatangani (Presiden). Kita selesiakan akhir minggu ini," tuturnya.

Kadin Indonesia dan Hipmi merupakan dua contoh asosiasi pengusaha yang mempertanyakan kebijakan relaksasi DNI. Mereka mengaku masih bingung dengan kebijakan tersebut dan menganggap akan mengganggu UMKM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengeluarkan urusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari wacana kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

"Aspirasi mengenai UMKM menyuarakan aspirasi yang juga saya inginkan karena saya alumni UMKM. Keluarga saya masuk UMKM, anak saya juga," kata Presiden pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).

Ia mengatakan, saat ini mayoritas pengusaha di Indonesia bergerak di bidang UMKM. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap UMKM.

"Saat ini ada 62 juta unit UMKM yang ada di sini, ada 116 juta orang yang bekerja di sektor ini, artinya lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di UMKM," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk