Pemerintah bakal Gelontorkan Rp1.333 Triliun untuk Perlindungan Sosial di 2026

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja pemerintah pusat di 2026 akan meningkat secara signifikan. Adapun, porsi terbesar dialokasikan untuk program perlindungan sosial (perlinsos).

Sri Mulyani menjelaskan, komitmen ini merupakan kelanjutan dari tahun 2025 di mana anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, mencapai Rp1.333 triliun.

BKPM Catat Jumlah Pelaku Usaha Bertambah 3 Juta Orang dalam Satu Tahun

"Bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi (15 Agustus) Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali, dimulai dari perlindungan sosial," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Adapun, program perlinsos mencakup berbagai bantuan, mulai dari tunai, pangan, hingga pendidikan. Sejumlah program prioritas yang disebutkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga miskin, bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, serta subsidi pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Kemenhub Butuh Anggaran Rp853 Triliun untuk Bangun 10.524 Km Jalur Kereta, di Mana Saja?

"UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi, jadi itu adalah akses kapital dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," kata dia.

Selain perlindungan sosial, belanja pemerintah juga akan difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan gratis serta pembangunan fasilitas kesehatan.

"Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu ikhtiar kita," ucapnya.

Selain itu, sektor pendidikan juga akan mendapat porsi besar. Anggaran pendidikan pada 2025 mencapai Rp724,3 triliun, sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.

Anggaran ini digunakan untuk berbagai program, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga, Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, APBN juga akan membiayai ketahanan pangan dan energi, yang menurut Sri Mulyani, merupakan kunci kedaulatan negara.

"Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan, dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan, alsintan hingga perluasan," tuturnya.

Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 total mencapai Rp3.621,3 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.