Pemerintah Dianggap Lambat Atasi Kelangkaan BBM Premium di Daerah

JAKARTA, iNews.id – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengkritisi sikap pemerintah yang terkesan lambat menyelesaikan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium penugasan dan Solar bersubsidi di sejumlah daerah. Alhasil, situasi di daerah pun makin panas sehingga mendorong adanya aksinya demonstrasi.

“Ada yang kurang tegas di pernyataan pemerintah. Selain BBM Premium dan Solar tidak naik, harus pula dijamin ketersediannya di SPBU di daerah, terkecuali untuk Jawa dan Bali (Jamali). Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014,” kata Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Jumat (30/3/2018).

Dirjen Pajak Terapkan Strategi Khusus Demi Kejar Target Penerimaan di Sisa Tahun 2025

Yusri menambahkan, Premium dan Solar bersubsidi seharusnya selalu tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pasalnya, kedua jenis BBM itu berbanderol paling murah dan sering digunakan oleh masyarakat.

Jika dipaksa untuk membeli BBM nonsubsidi seperti Pertalite, Pertamax hingga Pertadex, maka pemerintah telah mencederai masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan perencanaan kebutuhan Premium penugasan dan Solar bersubsidi di tiap daerah secara maksimal.

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kondisi kelangkaan serupa di kemudian hari. “Menjadi tugas dan tanggung jawab BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas dalam perencanaan kebutuhan BBM setiap daerah dan kewajibannya mengontrol agar BBM Solar, minyak tanah dan Premium tidak digunakan tidak tepat oleh kalangan industri, termasuk industri pertambangan dan perkebunan,” tutur dia.

Dia meminta BPH Migas melakukan monitoring berkala sehingga bisa mengetahui secara cepat kondisi di lapangan. Bila ditemui adanya kekosongan pasokan BBM di banyak daerah, BPH Migas bisa menjalankan fungsinya untuk menjamin ketersediaan Premium penugasan, dan Solar bersubsidi.

“BPH Migas jangan cuci tangan dengan kelangkaan BBM, seolah olah karena konsumem sudah banyak beralih ke Pertalite. Jangan berbohong. Apalagi BPH Migas turut menikmati iuran per liter BBM yang dibayarkan oleh rakyat, jadi harus kerja dan tanggung jawab dong terhadap alokasi BBM penugasan khusus Premium dan Solar subsidi tetap untuk rakyat,” ujarnya.

Yusri khawatir kelangkaan terus terjadi menyusul buruknya perencanaan jumlah konsumsi BBM yang tak matang oleh BPH Migas. “Kalau tak mampu , sebaiknya BPH Migas dibubarkan saja , karena hanya menambah beban negara dan masyarakat,” tutur Yusri.

Editor: Ranto Rajagukguk