Pemerintah Fokus Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Tujuh Provinsi Ini

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menargetkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024 dari data saat ini sebanyak 10,86 juta jiwa penduduk miskin. Sementara untuk tahun ini, pemerintah akan fokus menangulangi kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi.

“Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang merupakan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/9/2021).

KA Feeder dan Lokal di Pulau Jawa Akan Diubah Jadi Kereta Listrik

Untuk tahun ini, Tito menuturkan, pemerintah fokus melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.

“Untuk Provinsi Jawa Barat, terdapat 5 kabupaten dan kota yang ditargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun ini. Khusus untuk di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten/kota, kabupaten yang menjadi target kita untuk kita keroyok ramai-ramai, yaitu Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung,” tuturnya.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut 5 Daerah di Jabar Jadi Prioritas Penuntasan Kemiskinan Ekstrem

Karena itu, menurut Tito, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung target pemerintah menangulangi kemiskinan, termasuk dengan menggandeng swasta dan stakeholder.

“Nah, ini akan kita kolaborasikan dan juga prinsipnya adalah sinergi, kolaborasi, intervensi. Prinsip sinergi ini adalah program-program yang ada di pemerintahan daerah, di kabupaten itu disinergikan, kemudian dikolaborasikan juga dengan mengajak swasta misalnya,” ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah telah melaksanakan program-program untuk dapat mengurai persoalan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga mulai melakukan beberapa strategi supaya targetnya jelas dan tepat.

“Sekarang kita harus masuk ke data by name by address, baik dengan cara top-down, maupun pendataan langsung di lapangan, sehingga bagiannya jelas siapa yang mau diberikan bantuan, dan kemudian dikolaborasikan dalam bentuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun dalam rangka penguatan mereka,” kata Tito.

Editor: Jujuk Ernawati