Pemerintah Kebut Masterplan Pengembangan Blok Masela, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah mengupayakan untuk menuntaskan penyelesaian masterplan pengembangan Blok Masela terutama pada rencana pengembangan industri hulu, hilir dan wilayah.

"Masterplan-nya mau gimana. Belum, kita setuju untuk menyiapkan terpadu antara industri migas dan industri hilirnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Maritim, Ridwan Djamaludin setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (5/3/2018).

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025

Ia melanjutkan, penyiapan masterplan ini supaya ketika bertemu dengan pihak Jepang, pemerintah sudah bisa menentukan sikap. "Kita berusaha supaya nanti presiden bertemu pemerintah Jepang posisi pemerintah kita sudah jelas," tuturnya.

Selain itu, pihaknya sedang disiapkan untuk membuat beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam investasi di Blok Masela. Misalnya, dalam proses teknis seperti engineering design dan skema industri hilir yang sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk.

Namun demikian, untuk jumlah gas yang bisa diserap, harga gas, dan target pembeli belum dibicarakan. "Belum sampai sana. Tadi baru bersepakat mari kita siapkan bersama-sama baik aspek teknis, perekonomian, maupun regulasinya," ucapnya.

Kemudian, persiapan masterplan ini juga meliputi aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok migas yang terletak di perairan dekat dengan Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut.

Blok Masela telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Rakor Persiapan masterplan pengembangan Blok Masela akan secara simultan dilaksanakan, sehingga segala persiapan dan kesiapan pengembangan lapangan migas yang ditargetkan dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dan minyak 8.400 barel per hari (bopd) tersebut akan terus terpantau.

Sebab, harmonisasi perencanaan lintas sektor, baik di hulu, hilir, maupun pengembangan wilayah sekitar sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan agar Blok Masela dapat menimbulkan dampak multiplier effects yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

Editor: Ranto Rajagukguk