Pemerintah Pastikan Kenaikan Pajak Impor Menyasar Barang Konsumsi

YOGYAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah mengkaji kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas dalam rangka mengurangi impor. Barang konsumsi akan menjadi prioritas untuk dikendalikan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan tengah meneliti barang-barang apa saja yang akan dikenai pajak impor lebih tinggi. Barang konsumsi jadi prioritas lantaran tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga

Menperin Kukuhkan 2.993 Lulusan Vokasi, Perkuat SDM untuk Industri Manufaktur Nasional

"Kita serang pertama adalah produk konsumsi. Barang barang konsumsi yang diharapkan kita naikkan (PPh) ini," ujar Kepala BPPI, Ngakan Timur Antara dalam acara Workshop Pendalaman Kebijakan Industri bersama media di The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta, Kamis (30/8/2018).

Dia memastikan kenaikan pajak impor untuk bahan baku/penolong dan barang modal akan diseleksi secara ketat. Pasalnya, hal ini berdampak pada kinerja industri dan akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Makanya Kemenperin melihat itu satu persatu jangan sampai bahan baku/bahan penolong itu dihambat, kalau itu dihambat itu akan kacau," kata dia.

Selain itu, Ngakan juga tidak akan memukul rata kenaikan pajak impor lewat instrumen PPh Pasal 22. Pemerintah akan melihat kemampuan industri dalam negeri apakah sudah memproduksinya atau belum sehingga ada substitusinya.

Namun, dia menyebut barang impor yang akan diterapkan kenaikan pajak impor berjumlah sekitar 900 jenis komoditas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang konsumsi terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir meskipun porsinya masih kecil dibandingkan bahan baku dan barang modal.

Pada Juli 2018, impor barang konsumsi mencapai 1,72 miliar dolar AS, naik 60,57 persen dibandingkan Juli 2017 dan naik 70,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, porsi barang konsumsi terhadap keseluruhan impor tercatat 9,41 persen.

Pemerintah berencana mengurangi impor lantaran neraca perdagangan terus mengalami defisit. Defisit tersebut berpengaruh pada melebarnya defisit transaksi berjalan, sehingga berpengaruh pada daya tahan rupiah terhadap dolar AS.

Editor: Rahmat Fiansyah