Penyaluran BLT Dana Desa Gelombang II Terhambat, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNws.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkap keterlambatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa gelombang dua disebabkan banyak faktor. Salah satunya, prosedur verifikasi data calon penerima BLT Dana Desa. 

Staf Khusus Menteri Desa PDTT Abdul Malik Haramain menjelaskan, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian data calon penerima. Penyesuaian dilakukan karena terjadi perubahan jumlah dari calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial tersebut. 

Baca Juga

Hadiri Konferensi di Belem, Indonesia Dukung Inisiatif Brasil Terkait Konservasi Hutan Tropis

Perihal hal tersebut, Abdul mencontohkan, pemerintah desa akan kembali mencocokan data gelombang satu dan dua. Saat peserta yang pada gelombang satu memperoleh bantuan BLT, namun selanjutnya tidak lagi menerima karena sudah bekerja. Dengan demikian, status orang tersebut sebagai penerima akan dihapus dari daftar kepesertaan. 

"Mereka harus Musyawarah Desa (Musdes) lagi untuk mengalokasikan BLT Dana Desa untuk tahap kedua untuk memastikan data. Jangan sampai data calon penerima gelombang pertama dapat, tapi gelombang kedua dapat lagi padahal dia sudah berdaya. Atau data calon penerima di gelombang pertama itu, tidak masuk tapi digelombang kedua masuk. Ini bisa saja terjadi," ujar Abdul dalam Webinar, Jakarta, Selasa (10/11/2020). 

Baca Juga

Wabup Kapuas Hulu Serahkan BLT Dana Desa di Daerah Perbatasan RI-Malaysia

Tak sampai di situ, pencocokan atau perubahan data pun harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Wali Kota daerah setempat. Setelah pencocokan itu, pihak Dinas sosial kembali memverifikasi kembali data base yang mereka miliki.

Jadi, distribusi BLT gelombang kedua harus melalui verifikasi data untuk memastikan berapa alokasi anggaran yang mereka miliki dan bisa dialokasikan. "Prosedur seperti itu menjadi hal yang membuat pendistribusian blt terhambat. Tapi kita harus kejar dng pendampungnyang kita punya untuk kita kejar agar bisa terealisasikan. Meskipun ada beberapa desa yang sudah habis tersalurkan," kata dia. 

Selain persoalan perubahan data calon penerima, perkara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pun menjadi faktor lain. Abdul menjelaskan, masalah ini karena uang APBDes sudah habis. 

"Untuk alokasi Oktober dan November (2020) memang agak terlambat, tidak secepat BLT Dana Desa di tahap pertama. Kenapa banyak masalah, pertama masalahnya sebagian besar duitnya sudah habis. Jadi mungkin mereka punya program lain selain BLT dana Desa di tahap pertama," ujarnya. 

Editor: Ranto Rajagukguk