Penyaluran BLT Dana Desa Terhambat, Mendes PDTT Sebut karena Akses Wilayah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengakui adanya hambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hambatan tersebut terjadi di tingkat Kabupaten atau Kota hingga Desa. 

"Masih terdapat 38 persen kabupaten dan kota yang belum mencairkan BLT Dana Desa hingga 0 persen, karena ada kendala di lapangan yang sangat mendasar," kata Abdul Halim melalui video konferensi, Rabu (27/5/2020). 

Baca Juga

Tiket Kapal Pelni Didiskon 18 Persen Selama Nataru, Catat Periode Promonya

Hambatan yang dimaksud Abdul halim adalah akses ke wilayah yang sulit dijangkau. Ini terjadi di beberapa daerah seperti Papua, Papua Barat, Sumatera Utara (Nias) dan Kalimantan Timur (Mahakam Ulu). Dia mengatakan, untuk menuju ke lokasi tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang besar. 

Sementara itu, hambatan lain yang terjadi di tingkat Desa adalah perangkat desa yang baru dilantik sehingga otoritas tersebut belum mengantongi data Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). "Ini terjadi di daerah Ende, Nusa Tenggara Timur. Imbasnya, Desa belum mengantongi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa," ucapnya

Baca Juga

BLT Dana Desa Telah Tersalurkan ke 44.035 Desa

Meski begitu, dia merasa puas dengan realisasi BLT Dana Desa yang telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebanyak 63.029 desa. Ini mencakup 84 persen desa dari total keseluruhan desa penerima bantuan sebanyak 74.953 desa.

Adapun BLT Dana Desa yang sudah disalurkan Pemerintah Desa kepada masyarakat tercatat sebanyak 47.030 Desa. Sementara anggaran yang sudah diberikan sebesar Rp2,99 triliun dari target anggaran BLT Dana Desa Rp31,789 triliun. 

Sementara itu, Desa yang belum menyalurkan bansos kepada warganya walau telah menerima transfer dari pemerintah melalui Rekening Kas Desa (RKD) dikarenakan belum menetapkan calon KPM BLT Dana Desa.

"Sebanyak 63.834 Desa yang sudah menetapkan calon KPM BLT Desa. Sementara, ada 16.804 Desa yang belum menyalurkan Dana Desa karena belum menetapkan calon KPM-nya," ujarnya. 

Editor: Ranto Rajagukguk