Perombakan Direksi Pertamina Lancarkan Kebijakan Populis Pemerintah

JAKARTA, iNews.id – Perombakan Direksi PT Pertamina (Persero) dinilai karena perusahaan pelat merah ini tidak kondusif dalam menjalankan berbagai instruksi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Direksi yang menghambat keinginan pemerintah harus segera disingkirkan.

Pengamat Ekonomi Energi Marwan Batubara menilai, langkah yang dilakukan Pertamina selama ini sejatinya tidak melanggar aturan dan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Pertamina telah sejalan sengan kepentingan strategis negara jangka panjang serta baik untuk kebutuhan penyediaan energi yang berkelanjutan.

Danantara Dirikan BUMN Perminas untuk Fokus Kelola Logam Tanah Jarang

"Jadi dengan sikap yang selalu mengatakan rugi kalau menjual Solar dan Premium itu adalah sikap yang sejalan dengan ketahanan energi yang berkelanjutan," kata Marwan dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Apalagi sejak 2004, Indonesia telah menjadi negara importir minyak dari sebelumnya menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Jangan heran jika pada 2020 nanti tingkat impor minyak Indonesia mencapai 1,5 juta barel karena produksi yang terus berkurang setiap tahunnya.

"Itu bukan cuma minyak mentah yang kita impor nantinya, justru mayoritas BBM. Kenapa? Karena kilang kita itu tidak mampu untuk menyuplai kebutuhan BBM di dalam negeri," ucapnya.

Selain itu, ia yakin bahwa ada kepentingan mafia migas di samping kepentingan politis yang populis dari pemerintah. Bahkan, ia mengatakan pemerintah seperti ditunggangi oleh para mafia tersebut karena kebijakan yang diambil seakan memberikan karpet merah bagi mafia.

"Silakan anda (mafia) jual Premium sebanyak mungkin, apalagi ini sampai 2019 dijamin tidak akan naik. Maka impor Premium itu akan bertambah terus, dan ini kesempatan bagi mafia untuk membeli lebih banyak sehingga rentenya jadi lebih besar," ujar Marwan.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia mengimpor 50 persen dari total kebutuhan BBM yang 1,6 juta barel per hari. Oleh karena itu, Pertamina membangun empat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) untuk modifikasi kilang-kilang yang sudah ada dan dua proyek Grass Root Refinery (GRR) alias pembangunan kilang baru.

Upaya ini dilakukan supaya dapat meningkatkan kapasitas kilang sehingga ketergantungan akan impor BBM tidak semakin besar dan membahayakan kedaulatan energi nasional. Dengan pembangunan kilang baru dan upgrade kilang exsisting, Pertamina menargetkan produksi BBM dalam negeri mencapai 2,5 juta barel per hari pada 2030.

"Premium ini barang yang tidak punya rujukan diimpor terus sehingga menjadi sumber rente bagi mafia-mafia itu. Kita ingatkan apakah pemerintah sekarang sadar ada kepentingan mafia yang menumpangi kebijakan populis tadi atau malah pemerintah jadi bagian mafia itu sendiri? Kita tidak tahu," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk