Pertamina Sebut Isu Distribusi Tertutup Buat LPG 3 Kg Jadi Langka
JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) mengamati, penyebab kelangkaan LPG 3 kg karena masyarakat terpicu melakukan penimbunan setelah tersebarnya isu distribusi tertutup di 2018 yang digembar-gemborkan pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat panik dan membeli berlebih, sehingga pasokannya pun makin minim.
"Memancing konsumen bikin masyarakat kita panik dan beli berlebih. Jadi stok tabung-tabung kosong di dapurnya itu kan dikeluarin semua supaya dapat," kata Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad Iskandar, saat konferensi pers di Gedung Utama Pertamina, Jakarta, (8/12/2017).
Selain itu, langkanya tabung melon tersebut karena rencana peluncuran Bright Gas 3 kg yang diisukan mengganti LPG bersubsidi di lapangan. Padahal dipastikan Bright Gas 3 kg tidak akan mengurangi pasokan LPG 3 kg.
Hanya saja, selama ini distribusi LPG 3 kg kerap tidak tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah meluncurkan bright gas 3 kg, supaya memudahkan masyarakat mampu bisa memakai gas tersebut tanpa perlu membeli gas yang disubsidi. Diperkirakan Bright gas 3 kg akan launching pada Maret 2018 nanti.
"Bright gas 3 kg untuk alternatif masyarakat untuk lebih mudah kalau memang dia cari ganti yang 5,5kg ini kan harus beli tabung baru, kalau trade in pun harus tabung dikumpulin. Tapi kalau yang 3 kg nanti kita launching itu kan bisa trade in langsung," ujarnya.
Meski dikhususkan bagi kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro, konsumen produk LPG subsidi tersebut cukup beragam. Sebab, dalam aturan, batasan kriteria ini menjadi bias karena hanya bentuk imbauan.
"Kriteria untuk tepat sasaran ini pun agak susah karena di dalam aturan sendiri itu masih terbuka di samping kriteria rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro," ucapnya.
Kementerian Sosial kemarin bersepakat untuk melakukan verifikasi dan validasi rumah tangga dengan seluruh dinas se-Indonesia. Nantinya hasil verifikasi ini untuk mendata penerima yang mendapatkan susbidi atau bansos, yang rencananya akan langsung diberikan ke masyarakat.
"Untuk sementara kalau lihat struktur APBN masih sama 2017 ini. 2018 manakala itu sudah siap nanti ada suatu kebijakan pemerintah untuk kapan tepatnya subsidi tertutup itu dilaksanakan," katanya.
Editor: Ranto Rajagukguk