Perum Perindo dan Perinus Diminta Serap Ikan Nelayan Timur Indonesia
JAKARTA, iNews.id - Meski pemerintah belum selesai melawan illegal fishing, namun keluhan nelayan Merauke dan Timika yang sulit mencari pasar turut menjadi perhatian Kementerian Kelautan da Perikanan (KKP). Dari keluhan tersebut terlihat bahwa pasokan ikan di kawasan Indonesia sudah mulai banyak.
"Kapalnya berangkat isi tapi pulang kosong, sementara banyak kapal tangkap ikan di Timika dan Merauke menunggu dua minggu sekali untuk angkut ikannya. Sementara di satu sisi Belitung masih teriak oh kita tidak ada bahan baku," kata Menteri KKP, Susi Pudjiastuti di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Untuk itu, ia meminta PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk segera mempercepat akselerasinya. Sebab jika tidak, maka surplus ikan di wilayah timur Indonesia tidak memberikan manfaat kepada stakeholder perikanan.
"Ujungnya nanti policy pemerintah yang sudah bagus dianggap tidak berhasil. Sementara dua tahun kita mencoba menghadirkan dan mendorong BUMN namun saya tahu kalau BUMN ternyata tidak mudah untuk didorong," ucapnya.
Jika keadaan ini tidak kunjung diselesaikan, ia khawatir harus melakukan impor lagi seperti dulu karena berkurangnya bahan baku akibat kapal-kapal asing masuk dan menjarah hasil laut Indonesia untuk kemudian di bawa pulang ke negaranya masing-masing.
"Ikannya tidak ada lagi, bahan baku kita harus impor lagi seperti zaman dulu. Ini persoalan-persoalan yang sebenarnya kalau kita tidak mau engaging of solving the problem that's not gonna happen," kata dia.
Ia merasa sudah terus mengingatkan sejak dua tahun yang lalu baik kepada Perindo, Perinus, bahkan perusahaan BUMN. Dia menilai, bisnis harus terus bergerak dan bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi ke depannya.
"Ikan datang banyak Perindo dan Perinus tidak siap kapalnya untuk mengangkut. Tol laut ini tidak sampai-sampai ke tempat, ini diatur kita ini semua satu negara," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan keinginnanya untuk memperbaiki ekonomi kelautan dan perikanan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ada dan dibuat. Namun, sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi akibat bisnis sektor maritim tidak saling terkoneksi.
Editor: Rahmat Fiansyah