Plafon Pembiayaan Bangun IKN Melalui APBN Tersisa Rp10 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memproyeksikan total kebutuhan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp466 triliun. Namun, angka tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat porsi investasi perusahaan swasta, BUMN, dan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Jika dilihat dari target pemerintah yang hanya menggunakan 20 persen dari APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun untuk kebutuhan pembangunan IKN, maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.

Airlangga Temui Gubernur Aceh, Pastikan Hapus Angsuran Pokok Debitur KUR Terdampak Bencana

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk meningkatkan plafon pembiayaan dari APBN ke IKN. Pasalnya, APBN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar saja, sedangkan sisanya akan mengandalkan pembiayaan dari pelaku usaha atau KPBU.

"Sementara ini belum ada (rencana revisi alokasi APBN ke IKN 20 persen), jadi tetap masih berjalan. Cuma ke depan akan lebih banyak dibuka kesempatan investasi dari sektor non-public. Jadi, kita harapkan ada investor dalam negeri," ucap Suharso saat ditemui di Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Melihat Isi Kamar Tidur Presiden Jokowi di IKN, Dilengkapi Meja Kerja

Jika dihitung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, ricinnya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.

Bahlil Ungkap Investor dari Eropa hingga Asia Minat Masuk di IKN, Kapan?

Lalu, lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.

Sebagai informasi, setidaknya terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektare yang ditargetkan mampu menampung penduduk sampai dengan 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi. Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.

Suharso menerangkan, pembangunan infrastruktur dasar saat ini banyak dikerjakan di KIPP, untuk membangun gedung perkantoran, jaringan transportasi, hunian, hingga sarana dan prasarana penunjang perkotaan.

"Sekali lagi kalau infrastruktur dasar yang lain kan sudah dikerjakan pada tahun ini (menggunakan APBN). Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan di kawasan lain itu akan lebih banyak mengundang investor," katanya.

Editor: Aditya Pratama