Prabowo Mau Buat 44 Kementerian, Anggaran Negara Aman?

BANTEN, iNews.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut mau membentuk 44 kementerian. Lantas, apakah kabinet gemut tersebut tidak memberatkan anggaran negara?

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menjamin APBN 2025 akan tetap terjaga. Ia mendukung transisi dan sudah menghitung berdasarkan dari belanja non-K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53 persen.

Bahlil Ungkap Penyebab Blok Masela Tak Kunjung Produksi Setelah 26 Tahun

"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," ujar Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Adapun dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Anggaran Program Unggulan Prabowo Naik jadi Rp121 Triliun!

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.

Bagaimana pendapat pengamat terkait hal ini? Klik halaman selanjutnya>>>>

Respons Jokowi soal Prabowo Dikabarkan bakal Bentuk 44 Kementerian

Senada dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.

“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Lalu, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik. Hanya saja, koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

“Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,” kata Akbar.

Sebelumnya, Partai Gerindra akan melakukan simulasi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan penambahan jumlah nomenklatur kementerian ditujukan untuk mengoptimalisasi program guna merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran.

"Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco.

Editor: Puti Aini Yasmin