Presiden Jokowi Gelar Rapat Internal di Istana Bahas Pajak Hiburan

"Surat Edaran bersama Menkeu dan Mendagri akan lebih menjelaskan hal ini karena di dalam UU sifatnya diskresi, sehingga tentu kita tidak ingin ada moral hazard maka dipayungi aturan," ucapnya.

Baca Juga

Resmi! DKI Jakarta Tetapkan Pajak Hiburan 40 Persen untuk Karaoke hingga Salon Spa

Selain itu, kata Airlangga, dengan baru pulihnya sektor pariwisata maka perlu dipersiapkan hal lain, yakni insentif PPh Badan untuk sektor pariwisata secara keseluruhan.

"Lebih kepada seluruh sektornya dan dipertimbangkan untuk dikaji, Bapak Presiden yang minta, untuk diberikan insentif PPh badan 10 persen. Namun belum diputus, teknisnya masih kami pelajari, masih diberi waktu untuk rumuskan usulan insentif tersebut," kata dia.

Baca Juga

Inul Daratista Protes Kenaikan Pajak Hiburan, Sandiaga Uno Siap Ajak Ngobrol Bareng

Editor: Aditya Pratama