Pro Kontra Rencana Pemerintah Revisi Cuti Lebaran

JAKARTA, iNews.id – Keputusan pemerintah menambah cuti bersama sehingga total libur Lebaran menjadi 10 hari berpeluang direvisi sebelum dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Sipil, Menteri Agama, dan Menteri Tenaga Kerja menandatangani surat keputusan bersama (SKB), sehingga libur Lebaran berlaku dari 11 Juni hingga 20 Juni 2018. Penambahan cuti dari 4 menjadi 7 hari diambil untuk mengurangi volume lalu lintas kendaraan selama mudik.

KAI Intensifkan Inspeksi Jalur Jelang Nataru 2025/2026

Revisi cuti bersama muncul karena kebijakan itu ditolak pengusaha. Pembahasan pun terus dilakukan. Setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo belum keluar keputusan, rapat kembali di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dipimpin oleh Puan Maharani.

Keputusan pemerintah yang masih belum jelas ini memicu pro dan kontra dari masyarakat. Namun, mereka semua sepakat keputusan ini harus segera keluar untuk memberi kepastian bagi mereka yang hendak mudik.

Ayu, pegawai swasta menilai, pemerintah sebaiknya tidak perlu menambah jatah cuti bersama saat Lebaran. Menurut dia, cuti bersama 4 hari di luar dua hari raya Idul Fitri dan hari minggu sudah cukup.

“Kalau dikasih libur 3 hari lagi pastikan secara psikologis, orang ingin menambah libur karena kalau yang dari kementerian itu alasannya karena macet. Nah sama saja ketika mereka nanti memperlama liburannya terus pulang tetap di akhir, jadi enggak mengurai kemacetan juga,” kata Ayu kepada iNews, Kamis (3/5/2018).

Sementara Ricard, pegawai swasta lainnya mengaku, sebagai seorang, dirinya senang dengan penambahan cuti bersama. Dia menyambut karena pekerjaannya menuntut jam kerja yang lebih banyak, sehingga libur tambahan membuatnya sedikit santai.

“Cuma kalau masalah produktivitas, perlu pembicaraan lebih lanjut dari pemegang kebijakan,” ujarnya.

Sementara Sofyan, karyawan lain menyebut, pemerintah seharusnya tidak perlu merevisi aturan tersebut, karena banyak masyarakat yang sudah memesan tiket Lebaran tak lama setelah SKB 3 menteri diumumkan.

“Kalau rencana direvisi, kasihan masyarakat yang sudah membeli tiket, jadi mereka harus menyusun ulang jadwal mereka. Jadi kalau bisa jangan direvisi, kasihan masyarakat,” ucapnya.

Editor: Rahmat Fiansyah