Rating Surat Utang Indonesia Naik, Apa Dampaknya?

JAKARTA, iNews.id – Langkah Lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating menaikkan status utang atau obligasi Indonesia yang sebelumnya BBB- menjadi BBB dinilai akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, salah satu dampak positif kenaikan rating ini adalah masuknya modal asing (capital inflow) ke Indonesia karena investor semakin percaya dengan kredibilitas pemerintah dalam mengelola perekonomian, khususnya fiskal.

Sidak ke Pasar Kebayoran, Mentan Terima Laporan Sejumlah Harga Pangan Naik

“Bahkan, dampak positif ini juga berimbas pada 2018 mendatang, yang bakal menambah angka investasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia

Realisasi investasi baik di portofolio maupun FDI (foreign direct investment) diprediksi tahun depan terbantu oleh sentimen positif dari perbaikan rating utang. Setidaknya, investasi bisa tumbuh 5,5 sampai 6 persen di 2018," kata Bhima kepada iNews.id, Kamis (21/12/2017).

Dampak positif lainnya adalah biaya pinjaman (cost of borrowing) obligasi, baik pemerintah maupun korporasi, diperkirakan akan lebih murah meski tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat.

"Tapi, penurunan yield obligasi setidaknya bisa sampai 25 hingga 50 basis poin dalam tiga bulan ke depan. Turunnya yield lambat karena tekanan eksternal khususnya kenaikan Fed Rate yang diprediksi naik 4 kali tahun depan. Jadi risikonya masih tinggi," ujarnya.

Bhima menilai, langkah Fitch mengerek rating surat utang Indonesia bisa saja dievaluasi mengingat penerimaan negara yang terancam jauh di bawah target. Defisit anggaran pun diperkirakan akan melebar.

"Untuk tahun 2017, diprediksi akan ada shortfall pajak Rp130-150 triliun. Angka ini dikhawatirkan membengkak di 2018 karena tahun depan sudah tidak ada lagi tax amnesty," kata Bhima.

Selain itu, lanjut Bhima, Fitch juga menyoroti soal efek penerimaan negara yang rendah berakibat pada ketergantungan pembangunan infrastruktur pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibatnya, keuangan BUMN saat ini makin berisiko.

Bhima menyebut, rata-rata arus kas (cashflow) empat BUMN karya, yakni PT Adhi karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, minus hingga Rp3 triliun.

“Jika BUMN gagal bayar, yang akan menanggung adalah APBN sebagai collateral. Ini yang mesti diperhatikan pemerintah ke depannya," ucapnya

Editor: Ranto Rajagukguk