Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp522,7 Triliun hingga April 2023, untuk Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp522,7 triliun hingga 30 April 2023 atau 23,3 persen dari pagu. Dia menyebut, realisasi belanja pemerintah pusat ini juga dipengaruhi oleh libur Idul Fitri 1444 Hijriah.

"Ini terdiri dari, yang pertama belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp257,7 triliun atau 25,7 persen dari pagu. Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Mei 2023 di Jakarta, Senin (22/5/2023).

MedcoEnergi (MEDC) Gabung OGMP 2.0, Perkuat Komitmen Capai Net Zero di 2050

Sri Mulyani menambahkan, belanja ini juga ditujukan untuk penyaluran bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan pembayaran THR ASN.

Kemudian, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp265 triliun, atau 21,3 persen dari pagu. Belanja ini utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Sri Mulyani Ingatkan Kementerian/Lembaga Berhati-hati Gunakan Anggaran, Ini Alasannya

"Sebanyak Rp274,4 triliun belanja pemerintah pusat, atau 52,5 persen dari total realisasi BPP, manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya," ucapnya.

Anggaran Belanja Pemerintah Sentuh Rp3.061 Triliun, Sri Mulyani: untuk Pemerataan Kesejahteraan

Melalui belanja K/L, sebanyak 9,9 juta PKH menerima bayaran APBN sebesar Rp14,4 triliun. Kemudian Kartu Sembako sebesar Rp15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM. Selanjutnya, PBI JKN sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

Angka ini ditambah dengan program Indonesia Pintar sebesar Rp4,5 triliun untuk 8 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa, BOS Kemenag sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa, BOPTN sebesar Rp1,08 triliun untuk 192 PTN.

Selain itu, terdapat bantuan Stimulan Perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp1,2 triliun untuk 42.400 rumah, pembangunan/rehabilitas infrastruktur sebesar Rp34,4 triliun, kemudian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp274,4 miliar untuk 53.690 unit.

Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp69,9 miliar dalam bentuk 120 traktor dan 100 cultivator, bantuan ternak Rp28,5 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang sebesar Rp12,5 miliar sejumlah 28,3 juta ekor.

"Melalui belanja non-K/L antara lain untuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebesar Rp5,2 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun, juga Kartu Prakerja Rp804,2 miliar untuk 182.600 peserta, subsidi perumahan Rp204,1 miliar untuk 50.300 unit, dan kompensasi BBM sebesar Rp33,8 triliun," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama