Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp211,5 Triliun, untuk Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp211,5 triliun hingga Februari 2025. Adapun total belanja negara tahun ini dianggarkan Rp3.621,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, realisasi belanja tersebut mencapai 7,8 persen dari pagu anggaran, atau turun dibanding sepanjang tahun 2024 sebesar 9,7 persen APBN, karena pelaksanaan pemilu dan bantuan pangan.

Baca Juga

Lapangan Kerja di AS Bertambah 119 Ribu pada September 2025, Lampaui Ekspektasi

"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 28 Februari 2025 sudah mencapai Rp211,5 triliun, ini adalah 7,8 persen dari total pagu dan kalau dilihat tahun lalu sedikit lebih tinggi 9,7 persen dari pagu karena tahun lalu ada Pemilu, juga ada bantuan pangan," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).  

Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp83,6 triliun atau 7,2 persen dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal.

Baca Juga

Sri Mulyani Lapor Kondisi APBN ke Prabowo sebelum Dirilis Besok, Ada Apa?

Di dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai yang sudah dibelanjakan Rp36,3 triliun atau 11,9 persen, belanja Bansos sebesar Rp25,9 triliun atau 19,2 persen, belanja modal sebesar Rp3,1 triliun atau 1,6 persen, dan belanja barang Rp18,3 triliun atau 3,8 persen.

Sedangkan, belanja non-K/L mencapai Rp127,9 triliun atau 6,3 persen dari pagu, didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi sesuai jadwal.

Kemudian, di dalam belanja non-K/L terdapat manfaat pensiun sebesar Rp35,3 triliun serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,7 triliun yang dibayarkan dan disalurkan secara on track.

Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,9 triliun.

Editor: Aditya Pratama