Rizal Ramli Puji Kebijakan Infrastruktur Jokowi

JAKARTA, iNews.id – Kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menekankan pada pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi dari ekonom Rizal Ramli.

Rizal yang kerapkali kritis terhadap pemerintah, terutama menteri-menteri Jokowi ini menyebut, kebijakan Jokowi membangun proyek infrastruktur tidak hanya di Jawa merupakan hal yang tepat. Dia menyebut, upaya Jokowi membangun infrastruktur bahkan lebih kuat daripada presiden-presiden sebelumnya.

Baca Juga

Kebijakan Baru Berlaku di 2026, dari Subsidi Angutan Umum Dihapus hingga Wajib Coretax

"Kalau kawan-kawan perhatikan, saya kritis hanya dalam bidang ekonomi. Tetapi kalau bidang infrastruktur, kita harus kasih credit kepada pemerintah. Memang dia (Jokowi) all out terhadap infrastruktur," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Menurut Rizal, Jokowi mampu melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang hanya fokus membangun infrastruktur di Pulau Jawa saja. Hal ini membuat kemajuan pembangunan di luar Pulau Jawa terhambat, sehingga muncul ketimpangan antar wilayah

"Jadi keinginannya membangun di Luar Jawa untuk membangun supaya lebih berimbang infrastruktur patut kita puji, karena koreksi yang harusnya dilakukan dulu-dulu tidak pernah dilakukan," kata dia.

Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini mengatakan, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa bukan kebijakan yang populis karena dampak ekonominya tidak secepat membangun infrastruktur di Pulau Jawa.

Rizal menyebut, membangun infrastruktur di Pulau Jawa tidak efisien sehingga skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tahun lalu berada di kisaran 6-7 persen. Padahal biasanya, ada di kisaran 4-5 persen. Ketidakefisienan ini menunjukkan, pemanfaatan investasi infrastruktur di luar Jawa sangat rendah. Meski begitu, menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena Indonesia bukan hanya Jawa, tapi juga daerah lain yang butuh perhatian.

“Oleh karena itu, gebrakan pemerintah saat ini benar-benar menjadi pionir karena manfaat infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini lah yang membuat perbedaan yang mendasar di pemerintahan Jokowi,” ucapnya.

Kendati demikian, Rizal juga mengkritik pernyataan bahwa infrastruktur merupakan prioritas utama pemerintahan saat ini meski belanja infrastruktur mencapai Rp450 triliun. Menurut dia, prioritas utama belanja dalam APBN bukan infrastruktur melainkan pembayaran utang, baik pokok maupun bunga yang mencapai Rp650 triliun.

“Jadi prioritas pemerintah tidak diumumkan seharusnya nomor satu bayar pokok dan bunga utang, nomor dua pendidikan, nomor tiga baru infrastruktur," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah