Rumah DP 0 Persen untuk PNS hingga Polri, Menkeu: Nanti Kita Pelajari

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Jumat, 09 November 2018 - 14:21 WIB
Rumah DP 0 Persen untuk PNS hingga Polri, Menkeu: Nanti Kita Pelajari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah mempersiapkan skema penyediaan rumah yang layak bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri berbentuk rumah susun sederhana milik (rusunami). Nantinya, skema rumah yang ditawarkan yaitu uang muka (down payment/DP) 0 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga kini pihaknya masih mempelajari skema tersebut. Pasalnya, penyediaan rumah ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kebetulan yang hadir dari Pak Wamen, nanti kita pelajari apa yang dijadikan arahan dari Bapak Presiden di sidang kabinet yah, terhadap seluruh aspeknya," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Sebelumnya, pemerintah memastikan rumah untuk PNS, TNI, dan Polri berbentuk rusunami ini akan di bangun di perkotaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku tidak mudah membangun rusunami di kota karena harga tanahnya sangat mahal.

"Kemarin Presiden menegaskan bahwa harus ada upaya khusus untuk penyediaan lahan di perkotaan, sehingga bisa dibangun rusunami," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Bambang menyebut, ada 945.000 PNS, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah. Untuk itu, hunian vertikal seperti ini menjadi solusi untuk menyerapnya.

"Masih ada 900.000 ASN, TNI, Polri yang belum punya rumah pribadi. Kalau masyarakat umum punya fasilitas FLPP, justru yang ASN, TNI, Polri belum punya skema khusus. Ini yang sedang disiapkan," ucapnya.

Oleh karenanya, skema pembiayaan mulai dari uang muka (down payment/DP) hingga tenor pinjaman akan dibuat seringan mungkin.

"Skema pembiayaannya itu sudah hampir fixed yaitu tidak ada uang muka, tenor 30 tahun, dan pembayaran cicilan bisa sampai melewati usia pensiun," tuturnya.

Skema pembiayaan tersebut sudah melalui tahap uji coba (pilot project) yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama uji coba itu, PNS, TNI, dan Polri mencari rumah dan apartemen yang diinginkan kemudian mengajukan pinjaman kepada bank BUMN.


Editor : Ranto Rajagukguk