Rupiah Tembus Rp15.000, Faisal Basri Sebut Asing Banyak Jual SUN

JAKARTA, iNews.id - Nilai tukar rupiah sudah menembus level psikologis baru, yakni di Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Tekanan rupiah yang terus berlanjut disinyalir karena asing melepas portofolio investasinya dari pasar keuangan Indonesia.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuturkan, salah satu portofolio investasi yang dilepas, yakni Surat Utang Negara (SUN). Asing diketahui lebih banyak menjual ketimbang membeli SUN meski imbal hasil yang ditawarkan sudah cukup menarik.

Kebijakan Fiskal Hulu Migas Perlu Disempurnakan untuk Mencapai Target Produksi Migas Nasional

"Untuk pertama kali sejak 2010, portofolio ada di saham dan SUN. SUN tidak pernah defisit (net sell), baru tahun ini lebih banyak dijual dari dibeli. Itulah kontribusi besar ke pelemahan rupiah," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Faisal menyatakan, penambahan utang melalui penerbitan obligasi akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebab, jika ekonomi tak tahan dengan goncangan global, maka dampak yang ditimbulkan akan cukup serius, terutama terhadap nilai tukar rupiah.

Namun, dia menerangkan, saat ini pemerintah mulai mengantisipasi tambahan utang karena risiko-risiko ketidakpastian global masih sangat besar. Meski harus diakui, langkah tersebut masih terkesan lambat disadari oleh pemerintah.

"Pemerintah sadar penyebabnya apa karena utangnya terlalu cepat nambahnya. Kalau di APBN 2019, peningkatan utangnya sangat direm karena sudah mulai sadar. Tapi, sudah terpentok dan berjendol sakit kok baru sadar. Sadarnya sudah telat dan rupiahnya sudah memar," katanya.

Selain itu, di tengah tahun politik yang tengah berjalan, pemerintah dinilai sudah cukup konservatif mengelola anggaran di 2019. Faisal menyebut, pemerintah terlihat tak mengeluarkan bujet besar pada pesta demokrasi di tahun depan untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dan biasanya menjelang pemilu justru APBN-nya ekspansif, kan mau bagi-bagi duit jadi belanjanya harus lebih banyak. Ini di Indonesia kali ini APBN 2019 itu sangat konservatif, belanjanya dijaga, pendapatannya juga nggak dikerek naik, pajaknya. Menurut saya ini bagus artinya nggak semakin membuat kondisinya makin buruk. Jadi, pemerintah sudah sadar ini gasnya harus dikurangi," tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk