Serikat Pekerja Minta Bansos Karyawan Tak Hanya Andalkan Data Jamsostek

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta pendataan bantuan sosial (bansos) bagi karyawan bergaji Rp5 juta ke bawah hanya mengandalkan data BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, pendataan tersebut berpotensi tak tepat sasaran.

Untuk diketahui, pemerintah akan memberikan bansos senilai Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Bansos itu akan diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek dengan iuran bulanan maksimal Rp150.000 per bulan atau dengan gaji Rp2-Rp3 juta.

Baca Juga

Dua Proyek KPBU Hunian ASN di IKN Dilelang, Toal Nilainya Rp5,5 Triliun

Sekretaris Jenderal Aspek Indonesia, Sabda Pranawa Djati mengatakan, pemerintah bisa menggunakan data-data lain untuk memverifikasi data BP Jamsostek.

"Sebetulnya bisa (juga) menggunakan data BPJS Kesehatan," ujarnya, Minggu (9/8/2020).

Menurut Sabda, BPJS Kesehatan memiliki berbagai data yang baik sebagai alat verifikasi. Hal tersebut dapat terlihat dari level keanggotaan peserta dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kemudian PBI penerima bantuan iuran, bukan cuma sekadar tidak punya pekerjaan tapi yang punya pekerjaan tapi penghasilannya minim kan dia bisa mengajukan PBI artinya ada sumber data lain," ujarnya.

Sabda menyebut, data BP Jamsostek bagaimana pun juga memiliki kelemahan. Dia menyebut, ada kasus dimana perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BP Jamsostek padahal gajinya di bawah Rp5 juta.

Tak hanya itu, kata Sabda, perusahaan juga seringkali mendaftarkan gaji karyawan tak sesuai realita di lapangan alias lebih kecil daripada yang seharusnya. Situasi ini bisa membuat pembagian bansos tak tepat sasaran.

"Kalau hanya berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan itu ada potensi pekerja yang mendapatkan (padahal seharusnya tidak dapat)," ujar Sabda.

Editor: Rahmat Fiansyah