Sering Membangkang, Alasan Elia Dicopot dari Kursi Dirut Pertamina?

JAKARTA, iNews.id - Elia Masa Manik dinilai pantas dicopot dari posisi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Nicke Widyawati. Padahal, ia baru dilantik pada Maret 2017 sehingga baru setahun lebih sedikit ia menduduki posisi tersebut.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, Elia terlalu sering mengeluh dan melakukan manuver yang mengarah pada pembangkangan dalam menjalankan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) penugasan. Salah satu manuver itu adalah mengurangi pasokan Premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

Produsen Pesawat Embraer Asal Brasil Temui Prabowo, Ada Rencana Beli?

Memang tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk memenuhi pasokan Premium di Jamali, namun pengurangan pasokan itu menyebabkan kelangkaan BBM di berbarapa daerah. "Dikhawatirkan ini akan menimbulkan keresahan. Menteri Jonan sudah sering bilang buat nambah pasokan. Belum juga selesai, Pertamina malah naikkan Pertalite yang dampaknya ke disparitas yang tinggi," ucapanya dalam acara dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Seperti diketahui, Pertamina memutuskan menaikkan harga Pertalite dari Rp7.800 per liter menjadi Rp8.000 per liter. Dengan kenaikan harga Pertalite sebesar Rp200 per liter menyebabkan disparitas antara harga Premium dengan Pertalite menjadi semakin tinggi hingga mencapai sebesar Rp1.450 dengan harga premium sebesar Rp6.550 per liter.

"Saya bilang ini manuver untuk Pertamina untuk menutupi potential loss. Pertamina itu BUMN strategis tidak semata-mata perusahaan yang mencari profit tapi ada kepentingan masyarakat yang harus ada minimalisir profit," tuturnya.

Ia melanjutkan, Pertamina juga sangat gencar mengkampanyekan penghapusan Premium sebagai upaya mengurangi potensi kerugian dengan dalih pemberlakuan Euro-4. Padahal, batas akhir waktu penetapan Euro-4 pada 2021.

Dengan demikian, jika dipaksakan Premium dihapus maka akan menimbulkan gejolak dan resistensi dari konsumen khususnya kosumen kelas bawah. Penghapusan Premium juga akan mengacaukan program BBM Satu Harga, yang baru berlangsung.

"Masa, rakyat di Indonesia Timur yang baru menikmati harga Premium Rp6.450 harus dipaksa menggunakan Pertalite dan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pengganti Dirut Pertamina sebaiknya dari internal bukan dari eksternal. Sebab, pihak internal dapat langsung bisa berpacu dalam menjalankan tugas sebagai Dirut Pertamina sehingga tidak perlu belajar.

Pertimbangan lain ialah menjaga keberlanjutan prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan, antara lain, menjaga kecukupan pasokan Premium agar tidak terjadi lagi kelangkaan, menuntaskan Holding Migas, dan menyelesaikan pembangunan kilang minyak.

Editor: Ranto Rajagukguk