Sistem Regulasi Masih Kaku, Kepala Bappenas: Tidak Menarik Bagi Investor

JAKARTA, iNews.id - Sistem regulasi nasional disebut menjadi salah satu penghambat tumbuhnya perekonomian nasional. Pasalnya, sistem regulasi yang berlaku saat ini kerap kali menjadi penghambat bagi para pengusaha yang ingin berbisnis di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berdasarkan hasil studi yang dilakukan pihaknya, sistem regulasi yang berlaku saat ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tumbuhnya ekonomi nasional. Bukan hanya aturannya saja, tapi lembaga perumus kebijakan juga disebut sebagai penghambat perekonomian.

Baca Juga

PGEO Rampungkan Dokumen Teknis Pengembangan PLTP Lahendong Unit 7 dan 8 ke PLN

"Regulasi atau regulator cenderung tertutup, kualitas institusi dianggap kurang, masih dianggap rendah," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, hasil studi juga menyebutkan bahwa para pelaku usaha menilai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat ini kaku. Hal ini kemudian membuat para pelaku cenderung tidak ingin melakukan investasi di dalam negeri.

"Regulasi cenderung kaku dan tertutup, pastinya tidak attractive bagi investor, " katanya.

Ekspor dan impor menjadi salah satu contoh sektor yang dianggap aturannya menyulitkan. Hal ini terefleksikan dengan skor nilai kemudahan berbisnis perdagangan lintas batas yang masih di bawah negara-negara berkembang lainnya.

Berdasarkan hasil studi Bappenas, nilai kemudahan berbisnis perdagangan lintas batas Indonesia sebesar 67,3. Angka ini lebih kecil dibandingkan beberapa negara sekelasnya, seperti Malaysia dengan nilai 88,5, Thailand 84,7, dan Vietnam 70,8.

"Soal trading cross border Indonesia dalam kondisi gawat. Regulasi yang ada cenderung tidak memudahkan, ini masalah serius," katanya.

Rendahnya nilai kemudahan bisnis ini kemudian berdampak terhadap tingginya biaya ekspor dan impor Indonesia. Studi Bappenas menyebutkan, hanya Vietnam yang mengalahkan besarnya biaya ekspor dan impor negara di kawasan ASEAN.

Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan cara melakukan efisiensi aturan-aturan yang berlaku.

Editor: Ranto Rajagukguk