Situs Pendaftaran CPNS Dikeluhkan karena Lelet, BKN Tambah Bandwith

JAKARTA, iNews id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperbesar kapasitas bandwidth di server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini untuk mengantisipasi akses pelamar CPNS yang kuota formasinya dibuka lebih besar dari sebelumnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, banyak pelamar CPNS yang mengeluhkan kesulitan mengakses portal Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (SSCN). Untuk itu, ia melihat perlunya menambahan kapasitas bandwidth di server Dukcapil agar pelamar lebih leluasa melakukan pendaftaran.

Danantara Dirikan BUMN Perminas untuk Fokus Kelola Logam Tanah Jarang

"Dukcapil 10mb/sec sebelumnya 2 mb/sec, kita tingaktkan 5 kali lipat. untuk SSCN dari 2mb/sec jadi 4 mb/sec," ujarnya di Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Selain itu, untuk mengantisipasi jaringan portal yang lelet pihaknya juga bekerja sama dengan Telkom. Sistem juga dipersiapkan secara matang dengan bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait.

"Jadi saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah ke depan karena jaringan-jaringan itu sudah bekerjasama dengan Telkom dan bersedia membantu," kata dia.

Adapun jumlah formasi CPNS yang akan diterima oleh pemrintah sebanyak 238.015 formasi, merupakan jumlah terbanyak dari seleksi yang pernah dibuka. Oleh karenanya, diperlukan persiapan yang matang mengingat pendaftaran dilakukan secara online, sedangkan tidak semua wilayah dapat terjangkau koneksi internet yang baik

"Yang akan diterima pada tahun ini adalah 238.015 itu adalah angka paling besar yang pernah diterima sebagai PNS selama perekrutan yang ada jadi kita sebelumnya tidak pernah menerima angka sebesar itu," ucapnya.

Kendati demikian, BKN juga telah mempersiapkan alternatif seleksi bagi daerah yang tidak terjangkau jaringan sistem yang bisa terima pendaftaran CPNS. "Bisa digunakan itu fasilitas ujian nasional berbasis komputer jadi setiap Kabupaten ada. Nah kami berkolaborasi saat ini test itu bisa dilakukan di masing-masing kabupaten," tuturnya.

"Infrastruktur sudah ada ini tinggal eksekusi saja kalau masih ada penolakan seperti di Papua kami nanti akan coba lakukan diskusi nanti kita akan lihat bagian bagian mana yang akan menjadi keberatan mereka," ucap dia.

Editor: Ranto Rajagukguk