Soal Gagasan HT, Pakar Ekonomi: Negara Wajib Hadir Lindungi UMKM

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah diminta menyiapkan regulasi bagi perusahaan berbasis internet (online) yang kini didominasi asing. Hal itu sangat penting guna melindungi ritel dalam negeri, juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa tumbuh.

Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga Wisnu Wibowo mengatakan, negara wajib hadir untuk meregulasi perusahaan belanja online asing lewat penerapan pajak. Wisnu pun sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) yang mendorong adanya penerapan tarif pajak belanja online asing agar tidak mengancam keberadaan ritel dalam negeri dan UMKM.

Menhub Ajak Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Transportasi Nataru 2025/2026

"Negara wajib hadir yaitu melalui sistem perpajakan. Dengan sistem perpajakan yang memungkinkan, misalnya bisa dibebankan pada value added tax, pajak pertambahan nilai," kata Wisnu, Rabu (11/4/2018).

Wisnu mengungkapkan, Indonesia tidak bisa menolak kehadiran teknologi internet dan e-commerce. Meski begitu, lanjut Wisnu, bukan berarti negara melalaikan kepentingan ekonomi domestik. "Secara yuridis yang memungkinkan ya melalui instrumen perpajakan untuk melindungi UMKM dan memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh," terangnya.

Namun di sisi lain, UMKM dinilai harus disadarkan dengan pentingnya memanfaatkan internet untuk menjual produknya. "Agar tidak tergerus dan terpuruk, sudah keharusan pula bagi UMKM melek teknologi. Harus mengikuti dan beradaptasi dengan tren pemasaran global dan sistem perdagangan global,” tuturnya.

Pemanfaatan teknologi internet, tambah Wisnu, dapat menekan biaya pemasaran dan menjangkau konsumen di mana pun. Selain itu, dengan teknologi internet prosesnya akan leebih efektif dan efisien.

Ketua Umum Partai Perindo HT sebelumnya mengatakan, regulasi belanja online diperlukan untuk melindungi usaha padat karya. “Belanja online jangan berkompetisi dengan UMKM. Dorong UMKM tumbuh,” katanya.

HT pun menegaskan perlunya tarif pajak belanja online asing agar tidak menggerus keberadaan ritel dalam negeri. “Atur tarif pajak belanja online asing, lindungi ritel dalam negeri,” ujar dia.

Toko online, lanjut HT, seharusnya jangan menjual produk yang bersaing dengan UMKM. Melainkan bisa membantu dengan menjual barang-barang produksi UMKM.

Editor: Ranto Rajagukguk