Soal Ibu Kota Baru, Kementerian PUPR Dorong Penguatan Informasi Rantai Pasok

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penguatan informasi rantai pasok industri Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) yang berbasis digital. salah satunya guna mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyebutkan, penguatan informasi rantai pasok tersebut antara lain dalam mendukung visi pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024 dan rencana pemindahan lokasi Ibu Kota Negara.

Baca Juga

Ekonomi Pekerja Masih Tertekan, KSPSI Sarankan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditunda

"Sistem informasi rantai pasok perlu terus dikembangkan terutama pada informasi supply and demand atau kebutuhan dan ketersediaan MPK secara real time," kata Anita Firmanti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Informasi itu, ujar dia, dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja untuk membantu perencanaan pekerjaan konstruksi serta pemutakhiran rantai pasok. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya siap melaksanakan konstruksi berbagai pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah Kalimantan Timur.

"Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3-4 tahun untuk jalan air, waduk, sanitasi dan gedung-gedung," kata Basuki Hadimuljono.

Dengan demikian, lanjutnya, maka ditargetkan pada 2024, sudah bisa memulai pergerakan pemindahan ke ibu kota baru. Menteri PUPR juga mengemukakan, pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun.

Ia mengungkapkan, 19 persen dari biaya tersebut akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama dalam hal pengelolaan aset yang ada di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sedangkan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

"Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan," kata Menteri Basuki.

Menteri PUPR memaparkan, proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi TIGA kluster proses persiapan dan pembangunan.

Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan 2020.

Kedua untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020, pembangunan fisiknya karena lokasinya sudah ada.

"Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK, sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," ucapnya.

Terakhir akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan.

Editor: Ranto Rajagukguk