Soal Paket Kebijakan Ekonomi, Pengamat: Tak Bisa Perbaiki CAD

JAKARTA, iNews.id - Paket kebijakan ekonomi XIV telah dikeluarkan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang telah mencapai 2,86 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pasalnya, kebijakan ini dapat menarik modal asing masuk.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan menekan CAD dalam waktu dekat karena sifatnya lebih untuk mendorong investasi dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE).

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

"Saya kira kebijakan yang baru dirilis pemerintah ini tidak akan bisa memperbaiki CAD secara langsung dalam waktu singkat," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (17/11/2018).

Menurut dia, dari tiga kebijakan yang ada kebijakan perluasan tax holiday dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) lebih ditujukan untuk meningkatkan investasi asing. Sementara, kebijakan insentif DHE lebih untuk meningkatkan pemanfaatan hasil ekspor.

Dengan demikian, peningkatan investasi khususnya di sektor yang memiliki potensi ekspor memang akan membantu perbaikan trade balance. Namun, hal ini perlu waktu yang cukup panjang, sementara di jangka pendek yang terjadi justru impor barang modal yang melonjak.

"Dengan argumentasi di atas, saya meyakini kebijakan terbaru pemerintah ini memiliki tujuan dan berdampak baik bagi ekonomi indonesia. Tapi tidak akan bisa memberbaiki CAD dalam jangka pendek," ucapnya.

Oleh karenanya, pemerintah lebih perlu melakukan evaluasi terhadap paket-paket kebijakan lainnya, terutama dalam rangka memperbaiki sistem perizinan.

"Fakta bahwa terjadi perlambatan investasi asing dan belum membaiknya ease of doing business menunjukkan berbagai kebijakan yang sudah diambil belum cukup efektif," kata dia.

Ia melanjutkan, faktor terbesar penyebab hal ini adalah kurangnya koordinasi di lapangan. Pasalnya, kebijakan yang baik di atas kertas sering kali tidak bisa jalan dilapangan karena kurangnya koordinasi antar otoritas kementerian dan lembaga.

Editor: Ranto Rajagukguk