Soal Penyesuaian Tarif Listrik, Menteri ESDM Mengaku Belum Ada Usulan dari PLN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah hingga saat ini belum berencana menyesuaikan tarif dasar listrik (TDL). Penyesuaian TDL biasanya muncul dari usulan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, berdasarkan aturan, PLN biasanya mengusulkan TDL per tiga bulan. Namun, hingga kini masih belum ada tanda-tanda kenaikan TDL.

Baca Juga

Arah Kebijakan Ekonomi 2026 Sedang Digodok, DEN Pastikan Tak Ada Uang Menganggur

"Untuk rencana kenaikan TDL, jadi memang ada mekanismenya tiap tiga bulan PLN mengusulkan. Sejauh ini kami belum menerima usulan belum ada langkah-langkah untuk melaksanakan," ujarnya di Ruang Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Arifin menilai, penyesuaian TDL akan berdampak pada APBN tahun depan. Pasalnya, pemerintah bersama DPR telah menetapkan alokasi subsidi listrik untuk pelanggan 450 VA.

"Di lain sisi, bahwa program ini masuk dalam APBN 2020. Sudah diputuskan di Banggar kami sepakat harus mendalami lagi mengenai data yang harus kami sisir, lebih presisi lagi sehingga memang bisa menerapkan kebijakan ini secara tepat," ucapnya.

Selama in, TDL dievaluasi setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan sejumlah komponen seperti kurs rupiah, harga minyak, dan inflasi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, TDL di Indonesia masih relatif murah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Per Mei 2019, TDL Thailand misalnya Rp1.656 per kWh, Filipina Rp2.437 per kWh, dan Singapura Rp2.546 per kWh.

Sementara, saat ini tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA yang disubsidi masih tetap masing-masing Rp415 per kWh dan Rp605 per kWh. Bagi pelanggan 900 VA tanpa subsidi sejak 1 Maret 2019 mendapatkan subsidi Rp52 per kWh menjadi Rp1.352 per kWh sedangkan golongan rumah tangga 1.300 VA ke atas tarifnya Rp1.467,28 per kWh.

Editor: Rahmat Fiansyah