Sri Mulyani Beberkan Strategi Capai Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024

Selasa, 30 Mei 2023 - 12:38:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). (Foto: YouTube DPR RI)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjawab pandangan sejumlah fraksi di DPR terkait kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada 2024. Dia menuturkan, tingkat pengangguran yang sempat meningkat pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, dalam dua tahun terakhir bisa kembali diturunkan.

"Artinya, pemulihan ekonomi baik dari sisi pertumbuhan telah diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang signifikan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja baru maupun menyerap pengangguran yang terhantam akibat pandemi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Purbaya Perketat Jalur Hijau Bea Cukai, Ada Risiko Tambah Dwelling Time

Sri Mulyani menambahkan, pengentasan kemiskinan diarahkan untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024 dan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Dia menyampaikan, upaya menghapus kemiskinan ekstrem ditempuh dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial langsung kepada kelompok yang paling rentan.

Kemiskinan Ekstrem di Buleleng Bali Berkurang, Tersisa 5.314 Keluarga

"Kemudian, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan menurunkan kantong-kantong kemiskinan," tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya dengan mendorong sektor yang memiliki efek pengganda atau multiplier effect, serta yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas.

"Peningkatan infrastruktur dasar di berbagai wilayah melalui program padat karya juga menciptakan lapangan kerja serta menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat luas," katanya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting akan difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas.

"Yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama