Sri Mulyani Minta Data Bansos Diperbaharui agar Penerima Tepat Sasaran

JAKARTA, iNews.id - Bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu program utama dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, penyaluran bantuan tersebut kerap tak tepat sasaran.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaharui. Dia telah berbicara dengan Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Baca Juga

Intip Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Tembus Rp45.800 per Kg

Sri Mulyani menyarankan agar sistem reward and punishment diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) soal data bansos. Dengan begitu, DTKS yang menjadi basis penyaluran bansos menjadi lebih kuat.

"Kemenkeu mendorong, mendukung pemberian insentif atau warning kepada pemda agar mereka bisa meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan, dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa ditingkatkan," katanya, Kamis (16/7/2020)

Dia mengatakan, pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa data pemerintah carut marut. Oleh karena itu, dia menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki data.

"Ssaya setuju area ini perlu ditingkatkan lagi. Di era desentralisasi dan otonomi, Indonesia memberikan tanggung jawab lebih kepada pemda untuk meng-update data kelompok atau keluarga miskin," ujarnya.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander menilai, kebijakan bansos harus tepat sasaran. Selain itu, perluasan data juga diperlukan karena banyak keluarga yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

"Yang penting tingkatkan bantuan sosial untuk menjaga atau melindungi hajat hidup orang banyak. Bagaimana pemerintah memperluas data sehingga bisa memberikan perlindungan lebih banyak lagi, terutama pada orang yang hidupnya terdampak (Covid-19)," tuturnya.

Editor: Rahmat Fiansyah