Sri Mulyani Mulai Cairkan Anggaran Perbaikan Jalan Daerah, Tahap I Rp7,45 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Anggaran yang disiapkan pada program tersebut totalnya mencapai Rp14,64 triliun yang berasal dari APBN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, saat ini anggaran yang sudah dicairkan tahap I sebesar Rp7,45 triliun untuk menangani ruas-ruas yang telah diusulkan untuk dilakukan perbaikan jalan daerah. Sedangkan sisanya Rp7,2 triliun masih dalam tahap proses pencairan.

Baca Juga

Ribuan Penerbangan Dibatalkan Akibat Shutdown, Ekonomi AS Kuartal IV Terancam Negatif

"Kita telah menyiapkan DIPA-nya, sudah dicairkan dan disiapkan, bahkan sudah dimulai kontraknya Rp7,45 triliun, sedangkan Rp7,2 triliun kami sedang dalam proses penyelesaian," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Juli 2023, Senin (24/7/2023).

Melalui Inpres tersebut, pemerintah menargetkan bisa memperbaiki 2.740 km jalan rusak dan 1.350 m jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Jalan Rusak dan Berlubang hingga Kedalaman 1 Meter di OKI Sejak 2015

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, beberapa ruas jalan yang akan ditangani menggunakan Inpres Jalan Daerah tersebut. Misal di Provinsi Jawa Tengah mencakup 25 ruas jalan sepanjang 157 km dengan nilai sekitar Rp601,7 miliar. Salah satunya ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Penanganan Ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-D.I Yogyakarta, Dirjen Bina Marga sejak 14 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp97,4 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Deltamarga Adyatama.  

Baca Juga

Kementerian PUPR Anggarkan Rp14,9 Triliun Perbaiki Jalan Rusak, Partai Perindo: Bukti Kepedulian Presiden Jokowi

"Sekarang sudah e-katalog untuk pengadaan barang dan jasanya, mudah-mudahan Selasa (25/7/2023) besok sudah tanda tangan kontrak dan langsung dikerjakan," ucap Basuki.

Baca Juga

Jokowi Dapat Aduan Jalan Rusak di 7.400 Lokasi dari Masyarakat

Di Jambi, ada ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 km. Selain itu juga diusulkan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Jalan Parit Selamat-Kuala Mendahara sepanjang 9,7 km dan Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km. 

Penanganan kedua ruas tersebut untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam. Kunjungan kerja di Provinsi Jambi dilanjutkan dengan meninjau Jalan Simpang Sijenjang menuju Pelabuhan Talang Dukuh. 

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini kondisi kemantapan jalan nasional sekitar 92 persen, jalan provinsi 72 persen, sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten hanya 60 persen. Kondisi ini diperparah ketika terjadinya pandemi Covid-19, yang membuat anggaran di daerah dialokasikan untuk penanganan pandemi.

"Sambil yang kita usulkan ini, kita juga bekerja lagi untuk membuat prioritas-prioritas lainnya, termasuk yang dikunjungi Persiden," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama