Sri Mulyani Pangkas 326 Program Kementerian dan Lembaga pada APBN 2021 

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyeleksi secara ketat proposal anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga (K/L). Proposal anggaran itu akan lebih diprioritaskan bagi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyeleksian proposal dari K/L akan dimasukkan dalam skema penyusunan desain dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Meski menjadi tantangan sendiri, Sri Mulyani berupaya agar program K/L yang menggunakan instrumen APBN dilakukan secara akuntabel dan efisien. 

Baca Juga

Tanpa Pandang Bulu, Prabowo Perkuat Satgas PKH Selamatkan Kekayaan Negara

"lya harus hati-hati, karena semua kementerian nanti akan bilang kalau Presiden (Jokowi) menyampaikan sekarang fokusnya vokasi, semua kementerian membuat proposal vokasi sehingga kemudian kita harus memprioritaskan yang mana nih yang dari vokasi dan mana yang bukan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).

Mantan Direktur Bank Dunia itu menjelaskan, selama ini terdapat 428 program dari K/L yang menggunakan dana APBN. Meski begitu, dari 428 program tersebut ada sejumlah program yang tidak sinkron dengan kebutuhan daerah dan masyarakat bahkan jauh dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Karena itu, dalam desain reformasi anggaran 2021, dia akan mengusulkan kepada K/L untuk meminimalkan program yang tidak berdampak pada kemajuan negara. "Selama ini ada 428 program, 428 program itu karena identik dengan unit eselon I. Jadi kalau satu kementerian ada lima unit eselon berarti dia punya lima program, mungkin dia enggak perlu lima program. Program yang diutamakan untuk mendukung apa yang menjadi prioritas nasional," ujarnya. 

Karena itu, program K/L dalam APBN 2021 akan dipangkas 326 menjadi 102. Hal ini terdiri dari satu program generik, 17 program lintas K/L, dan 84 program yang sifatnya spesifik dari kementerian dan lembaga tersebut.

Editor: Ranto Rajagukguk