Sri Mulyani Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp2.637 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan, penerimaan negara dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp2.637,2 triliun. Jumlah itu 7,1 persen di atas target. 

"Untuk proyeksi akhir APBN 2023 diperkirakan penerimaan negara Rp2.637,2 triliun atau 107,1 persen target (7,1 persen di atas target)," tulis Sri Mulyani dalam akunnya di Instagram, dikutip Selasa (4/7/2023).

Baca Juga

Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.123,7 triliun. Dengan begitu, menurutnya, defisit, dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun atau 2,28 persen PDB. Adapun pembiayaan utang diperkirakan turun 41,6 persen atau berkurang Rp289,9 triliun dari target.

Sementara itu, Sri Mulyani telah melaporkan pelaksanaan APBN 2023 semester I 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Paripurna pada Senin (4/7/2023).

Baca Juga

Jokowi Sebut Cari Uang Sulit, Minta Belanja APBN dan APBD Harus Produktif

Pendapatan negara mencapai Rp1.407,9 triliun (57,2 persen dari target), atau tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun (56,5 persen target), atau tumbuh 9,9 persen yoy. Ini utamanya ditopang PPh Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan PPN Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy).

"Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," ujarnya.

Adapun penerimaan Bea Cukai Rp135,4 triliun (tumbuh negatif 18,8 persen), PNBP mencapai Rp302,1 triliun (68,5 persen) tumbuh 5,5 persen yoy terutama berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7 persen yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4 persen yoy. 

Kemudian, belanja negara mencapai Rp1.254,7 triliun (41 persen), tumbuh 0,9 persen. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 891,6 triliun tumbuh 1,6 persen, di mana Rp492 triliun (55,2 persen) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bansos-subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. 

Selain itu, belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN. Ada juga belanja transfer ke daerah untuk mendukung pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. APBN juga memberikan Insentif Fiskal untuk 62 Daerah Tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

"APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," ucapnya.

Dia menuturkan, APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. Menurutnya, APBN juga makin sehat dan sustainable. 

"Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara/utang," kata Sri Mulyani.

Editor: Jujuk Ernawati