Sri Mulyani: Realisasi Pembiayaan Utang Pemerintah Akhir Juni Rp421,5 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang hingga akhir Juni atau semester I 2020 sebesar Rp421,5 triliun. Jumlah tersebut naik 132 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp181,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, peningkatan realisasi pembiayaan utang pemerintah ini, terjadi karena adanya ketidakpastian yang dipengaruhi kondisi global maupun domestik.

Baca Juga

Geo Dipa Proyeksikan Pendapatan Rp1,07 Triliun Sepanjang 2025

"Jadi kita melakukan realisasi pembiayaan utang secara total Rp421,5 triliun atau 34,5 persen terhadap Perpres 72 perubahan APBN, growth 132,2 persen," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7/2020).

Dia juga menjelaskan, pembiayaan utang ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp430,4 triliun atau 36,7 persen terhadap perubahan APBN dengan pertumbuhan 119,9 persen.

Baca Juga

Jumlah Penduduk Miskin Naik, Sri Mulyani: Di Kota Paling Banyak

"Kemudian, untuk pinjaman realisasinya 8,9 persen atau tumbuh 39,2 persen," tutur dia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya mengatakan, rasio utang pemerintah masih berada di posisi aman. Saat ini, posisi rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Maret 2020 tercatat 32,50 persen.

"Posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di posisi aman sesuai dengan UU (Undang-Undang) Keuangan 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang menetapkan batas maksimal rasio hutang hingga 60 persen dari PDB," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara launching buku virtual Indef, Senin (13/7/2020).

Dalam penanganan pandemi Covid-19, Ma'ruf menyebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan luar biasa yang cepat di bidang ekonomi. Hal ini terutama dengan dukungan regulasi dalam rangka mencukupi pembiayaan pembangunan yang meningkat drastis.

Editor: Ranto Rajagukguk