Sri Mulyani Sebut 6 Risiko Ini Bayangi Pemulihan Ekonomi di 2022

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan ada enam risiko baru yang muncul dan membayangi pemulihan ekonomi di Tahun 2022.

Keenam risiko tersebut adalah volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok, disrupsi rantai pasok, dan dinamika geopolitik.

Bahlil Kirim Bantuan 1.000 Genset dan 3.000 Kompor Gas ke Aceh

Menurut Menkeu, pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki Tahun 2022 masih tidak merata, bahkan tidak pasti sejalan dengan perkembangan pandemi yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.

"Meski menghadapi dinamika ketidakpastian, sambung Sri, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat," ujar Sri Mulyani, dalam Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi secara virtual di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Menurut dia, keenam risiko tersebut harus dikelola agar tidak mengancam pemulihan ekonomi Indonesia yang terus membaik. Menku optimistis Indonesia telah memiliki modal yang baik dalam menangani berbagai dampak pandemi Covid-19, termasuk kemunculan varian baru.

Dia menjelaskan, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian Delta dengan lebih cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal IV 2021.

"Kasus harian Covid-19 telah menurun, progres vaksinasi pada akhir tahun 2021 dapat mencapai 284,3 juta atau 52,6 persen penduduk dengan asumsi vaksinasi 1,5 juta dosis per hari. Apabila vaksinasi dapat dilaksanakan 2 juta dosis per hari, maka pada akhir 2021 akan mencapai 301,8 juta dosis atau 55,9 persen penduduk," kata Sri Mulyani.

Keberhasilan pemerintah Indonesia mengendalikan varian Delta dan terpeliharanya kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan dan kehati-hatian diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi munculnya varian baru Omicron Covid-19.

"Langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak tahun 2020 dan 2021 telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19, serta melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi," ungkap Sri Mulyani.

Menkeu mengungkapkan, pihaknya menyadari bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dengan DPR telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh, serta dinamis sehingga dapat meminimalkan dampak risiko pandemi Covid-19 dengan melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia secara optimal.

"Kami berterima kasih juga atas kesediaan Presiden Joko Widodo yang telah menyerahkan DIPA kepada perwakilan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta arahannya dalam acara ini sehingga APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam pembangunan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan akuntabel untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa