Sri Mulyani Sebut Indonesia Jangan Baper Soal Emisi Karbon, Kenapa?

BALI, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Indonesia jangan baper atau sensitif soal pengurangan emisi karbon. Pasalnya, hal itu menjadi sorotan bagi semua negara.

Menurut dia, emisi karbon di Indonesia mayoritas berasal dari sektor energi. Hal ini, menjadi area yang dicermati terkait isu perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk energi hijau.

Trump Terancam Bayar Ganti Rugi Rp2.800 Triliun jika Tarif Resiprokal Batal

"Tapi ini bukan hanya Indonesia saja, jadi orang Indonesia jangan baper. Semua negara juga akan dicermati dengan sama," kata Sri Mulyani, dalam rangkaian kegiatan Road to G20 bertajuk "Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia" di Nusa Dua, Rabu(13/7/2022).

Dia mencontohkan, Amerika Serikat juga disoroti soal komitmennya terhadap perubahan iklim. Eropa juga dicermati terkait komitmen perubahan iklim, khususnya reduksi karbon, karena pengurangan pasokan gas Rusia membuat sejumlah negara eropa berniat kembali menghidupkan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Anggaran Kurangi Emisi Karbon Capai Rp3.461 Triliun, Menkeu: Paling Besar untuk Transportasi

"Jadi, semua negara akan dicermati. Untuk Indonesia, karena kita sudah berkomitmen mereduksi emisi karbon melalui Nationally Determined Contribution (NDC), maka kredibilitas dan reputasi negara kita atas komitmen ini harus terus dibangun dan dijaga," ungkap Sri Mulyani.

Dalam mencapai komitmen ini, lanjutnya, Indonesia tidak bersikap patuh untuk memuaskan pihak-pihak lain, tetapi karena Indonesia menyadari perubahan iklim adalah ancaman yang serius bagi rakyatnya sendiri. Perubahan iklim ini juga menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi populasi Indonesia.

Polusi Kendaraan Tinggi, Intip Cara Pelaku Bisnis Mengurangi Emisi Karbon

"Jadi pada akhirnya ini juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia. Untuk mencapai NDC, akan butuh financing, dan itu bukanlah nominal finance yang kecil dan trivial, estimasinya jika kita ingin mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen, kontribusi dari sektor energi dan perusahaan listrik adalah sebanyak 314 juta ton reduksi karbon. Ini adalah yang terbesar kedua setelah kehutanan," papar Sri Mulyani.

Dia menuturkan, jika ingin di-scale up lagi ke reduksi sebesar 41 persen, maka sektor energi perlu menurunkan emisi karbon sebesar 446 juta ton. "Nominal ini, sangat sangatlah besar," ujar Sri Mulyani.

Menkeu mengungkapkan, Indonesia sebagai tuan rumah dari Presidensi G20 juga menempatkan aspek keuangan berkelanjutan (sustainable finance) sebagai salah satu dari topik terpenting yang harus didiskusikan antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Keuangan berkelanjutan tidak hanya membicarakan soal afordabilitas dari komitmen perubahan iklim, tetapi aspek ekualitas atau keadilan. Ini konsisteny dengan prinsip UNFCCC, common but differentiated responsibility.

"Untuk negara seperti Indonesia yang memiliki hutan tropis yang sangat luas, Indonesia tentunya akan dicermati dalam manajemen hutan tropis tersebut. Untuk negara seluas Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan, terus mendorong pengurangan kemiskinan dengan mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, ditambah dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tentunya membutuhkan energi listrik yang besar," tutur Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa