Sri Mulyani Soroti Belanja Daerah, Paling Besar untuk Gaji Pegawai

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih didominasi untuk gaji pegawai negeri sipil pemerintah daerah (PNS pemda). Meski angkanya menurun, namun porsi belanja daerah masih cukup tinggi untuk hal tersebut, yakni 34 persen di 2022, dari 40,06 persen di 2013.

Selain itu, total belanja daerah juga telah mengalami peningkatan, di mana belanja APBD pada 2022 mencapai Rp1.074 triliun, lebih tinggi 50,2 persen dari Rp715,5 triliun di 2013.

Baca Juga

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

"Di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini memang mengalami tren penurunan, tapi masih cukup tinggi. Kita perlu melihat agar belanja APBD lebih dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Sri Mulyani menambahkan, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan sumber pendapatan utama untuk sebagian besar APBD, yaitu sebesar 68,06 persen. Namun, di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 27,4 persen.

Baca Juga

Sri Mulyani Sebut Sektor Keuangan Indonesia Masih Dangkal

"Ini menggambarkan ekonomi di daerah juga sudah makin meningkat, sehingga sumber-sumber penerimaan asli daerah juga mengalami perbaikan," tuturnya.

Dia mencatat, total pendapatan daerah meningkat 45,7 persen dari Rp726,9 triliun di 2013 menjadi Rp1.059,4 triliun di tahun 2022 dengan sumber utama pendapatan dari TKD dengan porsi rata-rata 68,06 persen.

Porsi PAD cenderung meningkat dengan kontribusi tertinggi dari Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD).

"Kita perlu untuk terus meningkatkan PAD tanpa mengurangi kesempatan investasi, namun pada saat yang sama, kita juga harus melihat kualitas belanja daerah yang sering dilihat sebagai salah satu penghalang dalam memperbaiki efektivitas APBN dan APBD di dalam mendorong perbaikan kemakmuran dan kinerja perekonomian," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama