Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Efisiensi Dana Otsus, Ingatkan Pentingnya Penyerapan Anggaran

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menerapkan efisiensi dana Otonomi Khusus (Otsus) di tahun 2026. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan dana tersebut dapat terserap dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai penurunan anggaran Otsus tahun 2026 menjadi Rp13,1 triliun, dari Rp17,52 triliun pada 2025.

Pelita Air Tambah Armada Periode Nataru 2025/2026, Sebanyak 16 Pesawat Dioperasikan

Meski terjadi penurunan nominal anggaran, Sri Mulyani menekankan bahwa fokusnya adalah pada efektivitas dan hasil dari penggunaan dana tersebut.

"Yang paling penting Otsusnya bisa ter-deliver sebetulnya," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD, Selasa (2/9/2025).

Bendahara Negara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menanyakan hasil dari dana Otsus yang telah disalurkan selama lebih dari 10 tahun.

"Apakah tidak ada evaluasi, kenapa di satu sisi dananya tiap tahun ada, tapi disisi lain mungkin masyarakat tidak melihat secara nyata. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi evaluasi kita bersama," katanya.

Sri Mulyani memastikan, dana Otsus yang dianggarkan sebesar Rp13,1 triliun untuk tahun depan tidak akan menjadi target efisiensi.

Dia mengakui bahwa APBN selalu terpapar pada situasi yang dinamis, tetapi fokus utama tetap pada penyaluran yang efektif.

Adapun, anggaran Otsus 2026 sebesar Rp13,1 triliun akan difokuskan untuk provinsi tertentu, termasuk Papua dan Aceh. Dana ini akan digunakan untuk memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, proyek pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan akan didanai dari kombinasi sebagian Otsus, Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja Kementerian/Lembaga.

Dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Anggota DPD dari Papua Selatan, Rudy Tirtayana menyampaikan keluhannya mengenai lambatnya penyerapan dana Otsus di wilayahnya.

Dia mencontohkan, pencairan dana untuk biaya pendidikan siswa sekolah asrama terhambat karena rumitnya syarat penyaluran.

Rudy berharap, pemerintah dapat menyederhanakan syarat-syarat tersebut agar penyaluran dana Otsus tahap I dan II bisa dipercepat.

"Kalau boleh sejak awal tahun sudah ada sehingga penyerapannya lebih maksimal," kata Rudy.

Editor: Aditya Pratama