Sri Mulyani Usulkan Skema Baru Dana Pensiunan PNS

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan reformasi pensiun yang mengatur gaji dan tunjangan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Usulan kebijakan tersebut telah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) yang berlangsung hari ini.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya mempresentasikan reformasi pensiun ke Presiden agar para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa menerima dana pensiun lebih baik dari yang diterima saat ini.

Purbaya Sebut Teknologi Trade AI Bisa Deteksi Pencucian Uang

Dengan adanya kebijakan anyar ini, status penyaluran dana ke para pensiunan berubah menjadi kontribusi pasti. Alhasil, para pensiunan tidak hanya menerima gaji pokok, melainkan sebesar take home pay seperti saat masa tugas.

"Jadi, akan mengubah dari yang tadinya manfaat pasti menjadi kontribusi pasti, di mana nanti kontribusi para ASN akan didasarkan kepada gaji mereka, tidak hanya gaji pokok tetapi take home pay yang diperoleh," ujarnya usai melantik pejabat eselon I Kementerian Keuangan di kantornya, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Sri Mulyani menyatakan, tujuan reformasi pensiun agar bisa memperbaiki kesejahteraan para pensiunan usai menjalani masa tugas di Kementerian atau Lembaga (K/L). Reformasi pensiun ini dinilai tidak hanya bagi pemerintah pusat saja, tetapi juga berlaku di seluruh Provinsi dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing wilayah.

"Di mana membuat agar pensiun ASN itu termasuk ASN daerah untuk bisa diperbaiki, dari sisi pertama benefit atau manfaat yang diperoleh dari TNI, Polri maupun ASN. Yang kedua, tidak menjadi future liability atau kewajiban masa akan datang dari sisi APBN," kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menyatakan, reformasi dana pensiunan ini masih dalam usulan awal. Pemerintah masih terus melakukan kalkulasi dan mempertimbangkan banyak hal karena akan berpengaruh besar terhadap postur anggaran di APBN dan APBD.

“Namun, karena ini masih awal, masih disampaikan konsep awalnya. Hitung-hitungannya masih kita persentasikan ke kabinet lagi yang mana implikasinya terhadap pengelolaan. Karena ada implikasi APBN dan APBD, kita juga perlu menyampaikan ke daerah termasuk di dalamnya rencana APBN kita ke depan," kata dia.

Editor: Ranto Rajagukguk