Susi Pudjiastuti dan Sandiago Uno Dinilai Cocok Duduki Kursi Edhy Prabowo di KKP

JAKARTA, iNews.id - Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menilai ada dua nama yang cocok mengganti posisi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Mereka adalah Susi Pudjiastuti dan Sandiaga Uno.

Susi merupakan eks Menteri KKP periode 2014-2019 dan pemilik pemilik PT ASI Pujiastuti Aviation, emiten yang mengelola maskapai penerbangan Susi Air. Sementara Sandiaga adalah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan pendiri Oke Oce.

Realisasi Penyaluran BLT Kesra Capai 75 Persen, Ditargetkan Rampung Desember 2025

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, kedua sosok tersebut cukup mumpuni. Sebab, baik Susi maupun Sandi memiliki track record yang cukup baik.

Untuk Susi, Abdul mengatakan, telah berkontribusi positif dalam pembangunan di sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir. Dalam konteks lobster, data yang dihasilkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KAJISKAN) mencatat, ada perubahan signifikan dari pemberlakukan Permen Nomor 1 Tahun 2015 atau hasil revisinya Permen Nomor 56 Tahun 2016 terkait dengan pemulihan sumber daya lobster.

Susi Pudjiastuti: Di Dunia, Yang Jualan Benih Lobster Hanya Indonesia

Ada perubahan status lobster di beberapa wilayah perikanan yang tadinya berstatus zona merah, berubah menjadi zona kuning. "Ini satu prestasi tersendiri," ujar Abdul saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Meski demikian, ada catatan untuk Susi.Abdul menilai, Susi harus mampu menyelesaikan polemik yang pernah terjadi antara dirinya dan sejumlah menteri di kabinet Jokowi-JK atau periode pertama Jokowi memimpin Indonesia. Hal yang sama juga terjadi antara Susi, eksportir dan sejumlah komunitas nelayan. Meski begitu, ada peluang bagi Susi, direpresentasikan melalui dukungan netizen.

Apes, Baru Dibeli 30 Detik Mobil Ini Sudah Disita Polisi

"Susi harus mampu memberikan solusi kepada masyarakat berkaitan dengan mengisi perut mereka. Karena sekali lagi berbicara perikanan bukan saja soal lobster, tapi ada komoditas lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, di level itu beliau masih kurang," katanya.

"Ini menimbulkan polemik baik dengan sesama menteri di kabinet kerja sebelumnya, maupun dengan kalangan atau pelaku usaha, dan sebagian nelayan yang hobi menangkap benih lobster dan menjualnya ke luar negeri," ujar Abdul.

Berikutnya, Sandiaga Uno. Pendiri Oke Oce itu memiliki latar belakang yang cukup baik di dunia bisnis. Meski demikian, yang harus dipertimbangkan Kepala Negara adalah
mereka yang memiliki visi dan misi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Catatan lain yang harus dipertimbangkan Jokowi adalah visi menghadirkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berkelanjutan yang dimaksud adalah sejalan dengan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KAJISKAN).

Hasil kajian ilmiah harus dikedepankan karena pemerintah harus menyesuaikan data dengan keputusan atau kebijakan yang diambil. Kebijakan sejalan dengan basis argumentasi ilmiah yang dihadirkan. Itu dimandatkan dalam UU Perikanan dan Kelautan.

"Jadi, sangat baik jika menteri KKP yang akan dipilih presiden adalah menteri yang mendahulukan basis argumentasi ilmiah sebagai landasan pengambilan keputusan sebelum kemudian melihat aspek sosial dan ekonomi. Kalau politik belakangan lah, karena itu di luar konteks sebetulnya," kata Abdul.

Calon Menteri KKP pun bisa berasal kalangan profesional yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang baik. Atau paling tidak memiliki pengalaman di dunia bisnis berkaitan dengan pengelolaan sumber alam kelautan dan perikanan.

Terakhir, adalah rekam jejaknya berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.

"Kalau tiga hal ini dipenuhi, menurut saya insya Allah ke depan akan ada perubahan yang bisa dihadirkan dan memenuhi harapan masyarakat," ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani