Tahun 2019, Jokowi Fokus Belanja untuk Perlindungan Sosial

JAKARTA, iNews.id - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 diperkirakan mencapai Rp2.439,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 10 persen dari perkiraan realisasi belanja negara di 2018 yang sebesar Rp2.220,7 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja negara yang sebesar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut kualitas belanjanya akan ditingkatkan. Terutama untuk memfokuskan pada belanja yang dapat memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Bahlil Akui Pasokan BBM dan LPG di Sejumlah Lokasi Bencana Sumatera Masih Terkendala

"Di dalam RAPBN tahun 2019, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun," ujarnya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU RAPBN 2019 Beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018).

Untuk itu, lanjutnya, belanja negara pada 2019 akan diarahkan untuk menguatkan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal. Tujuan ini berbeda dengan tahun ini yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan yang merata.

Adapun belanja negara di bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun. Dengan demikian, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara di 2019.

"Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan," kata dia.

Selain itu, belanja negara juga dianggarkan untuk anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Pada 2019, pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan di tahun 2014 sebesar Rp59,7 triliun.

"Pada tahun 2019, kita terus melanjutkan progra prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat," ucapnya.

Selain meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, pemerintah juga tetap melanjutkan npembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun.

"Pada tahun 2019, kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah," tuturnya.

Pada tahun 2019, dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah merencanakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun.

Selain melalui belanja prioritas tersebut, di tahun 2019, Pemerintah juga memberikan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi

Editor: Ranto Rajagukguk