Tekan Impor Metanol, Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni Dipacu

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan produk turunan metanol diimpor hingga 12 miliar dolar AS selama setahun. Oleh karena itu, pemerintah membangun kawasan industri petrokimia khususnya metanol di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, kawasan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan metanol dalam negeri yang diprediksi pada 2021 mencapai 900.000 ton per tahun. Sementara, kemampuan produksi dari dalam negeri hanya sebesar 350.000 per tahun.

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

"Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pemilihan metanol sebagai anchor industry karena potensi metanol untuk dijadikan produk turunan lain seperti polietilena, polipropilena, MTBE, dan sebagainya yang saat ini masih banyak diimpor kurang lebih 12 miliar dolar AS," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Rencana pengembangan awal kawasan industri ini seluas 50 hektare dari total 200 hektare yang lahannya dibebaskan. Adapun lahan awal ini dimanfaatkan untuk pengembangan pabrik metanol yang merupakan anchor industry dengan dukungan komitmen ketersediaan gas oleh British Petroleum.

Ia menerangkan, dalam pembangunan kawasan industri ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama menghasilkan gas sebesar 90 mmcfd pada tahun 2021 dan tahap II sebesar 90 mmcfd di tahun 2026.

"Sisa cadangan lahan digunakan untuk tahap tiga sebesar 176 mmcfd dari lapangan Genting dan potensi industri lain yang bisa dikembangkan," ucapnya.

Pemerintah mempersiapkan proyek industri ini dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (publik private partnership). Sementara untuk skema pembiayaannya akan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Proyek kawasan teluk bintuni merupakan proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya," kata dia.

Menurut dia, sejak tahun 1995, Indonesia tidak memiliki investasi yang besar di sektor petrokimia terutama di sisi hulu. Untuk itu, pemerintah berupaya membentuk kawasan industri petrokimia dan melakukan promosi di berbagai sektor terkait investasi di industri petrokimia hulu.

"Kami harap pemerintah dan swasta dapat bekerjasama dalam berikan dukungan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan industri metanol di Teluk Bintuni yang kami harapkan dapat penuhi bahan baku metanol dalam negeri, menumbuhkan industri hilir, serta berikan niai tambah," tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk