Terkait Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Very Rumit

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini tengah memikirkan tarif karbon yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus menarik bagi investor.

Sri Mulyani menjelaskan, bersama menteri keuangan dunia terus merumuskan besaran harga karbon dan pajaknya agar penurunan emisi berjalan lancar.

Baca Juga

Mubadala Energy dan PLN EPI Teken HoA Jual Beli Gas di Laut Andaman

"Kalau semua mempolusikan, poluter pay principle mereka akan bayar tapi dia tanyakan pada level berapa polusi itu. Ini jadi persoalan juga di dunia sedang dibahas. Very rumit tapi harus dimulai," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (18/11/2021).

Sri Mulyani menegaskan enggan melakukan greenwashing. Seperti diketahui, greenwashing merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengeklaim telah menerapkan produksi yang ramah lingkungan.

Baca Juga

Jelang World Superbike, Jumlah Penumpang di Bandara Lombok Melonjak

"Indonesia harus protecting our carbon market. Jangan sampai kita jual terlalu murah dan awal. Nanti kreditnya diambil perusahan yang dahsyat dan membeli karbon dengan murah. Ini merupakan strategi dari instrumen, regulator, policy, dan timing," kata dia.

Dia mencontohkan di Kanada, di mana harga karbon mencapai 40 dolar AS per kilo dan bakal naik pada rentang 125-140 dolar AS per kilo. Namun jika terlalu mahal, industri bisa saja memperkecil produksi energi fosil saat fasilitas energi terbarukan belum siap. Hal ini justru dapat menyebabkan krisis energi.

Baca Juga

HOT 5 iNews, Banjir, Sejumlah Bayi Dievakuasi dan Anggota MUI Dinonaktifkan terkait Dugaan Terorisme

"Tapi masalahnya, kan, affordability. Kalau ditaruh harga mahal, ya collaps saja ekonominya. Kan enggak benar," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama