Top, Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi 392,2 Miliar Dolar AS di Oktober 2023

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2023 turun menjadi 392,2 miliar dolar AS dibandingkan 394,4 miliar dolar AS pada September 2023. 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, utang luar negeri (ULN) Indonesia turun sebesar 2,2 miliar dolar AS tau sekitar Rp34,058 triliun di Oktober 2023.

Baca Juga

Kinerja APBN Banten hingga 30 November 2025 Tumbuh Positif, PNBP Capai 132,50 persen

"Penurunan posisi utang luar negeri ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan tumbuh 0,6 persen (yoy)," ujar Erwin, di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Menurut Erwin, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat sebesar 185,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 188,3 miliar dolar AS.
 
Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3 persen (yoy). 

Baca Juga

Cadangan Devisa RI Anjlok jadi 133,1 Miliar Dolar AS, BI: Bayar Utang Luar Negeri dan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat," ungkap Erwin. 

Selain itu, lanjutnya, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," tutur Erwin.

Baca Juga

Cadev RI Turun Jadi 134,9 Miliar Dolar AS gegara Bayar Utang Luar Negeri dan Jaga Rupiah

Pemanfaatan ULN  pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. 

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0 persen). 

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tutur Erwin.

Di sisi lain, ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar 196,9 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD196,7 miliar. 

Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 3,5 persen (yoy). 

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 2,5 persen (yoy). 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi  pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,6 persen terhadap total ULN swasta. 

Menurut dia, ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7 persen, dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen dari total ULN.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ungkap Erwin.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.

Editor: Jeanny Aipassa