UU Cipta Kerja Diundangkan, Komisi VI DPR Minta Erick Thohir Genjot Kinerja BUMN

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020), malam. Dengan begitu, Omnibus Law menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Faisol Riza meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanfaatkan peluang di UU Cipta Kerja untuk mendorong kinerja perusahaan pelat merah sebagai lokomotif dan penggerak perekonomian nasional. 

Baca Juga

BTN (BBTN) Renovasi Rumah Tak Layak Huni di Tiga Kota

"Peluang yang muncul dalam UU Cipta Kerja justru harus dimanfaatkan oleh BUMN sebagai investor dalam negeri, lokomotif dan penggerak perekonomian nasional. Kenapa saya katakan demikian karena yang bisa bekerja dengan cepat tanpa terlalu banyak hambatan di saat sulit adalah BUMN," ujar Riza dalam Webinar di Jakarta, Selasa (3/11/2020). 

Riza mengklaim, tidak memiliki interpretasi lebih untuk memuji kinerja Erick Thohir. Namun, pada tataran praktis, dia menilai, Erick sangat maksimal saat Indonesia berada dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga

Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Ini Aturan Jam Kerja dan Hak Cuti

Potret dari gebrakan tersebut, yaitu pembagian masker sejak awal Covid-19 hingga kerja sama pengadaan vaksin Covid-19. Dia menuturkan, melalui Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero), vaksin Covid-19 segera didistribusikan kepada masyarakat pada 2021 mendatang.

"Dalam kasus vaksin saja belanja pemerintah sangat terkendala, pertama karena harus melalui proses yang tidak mudah, kemudian jenis pengadaan juga tertentu, lalu memenuhi syarat yang tidak bisa diabaikan oleh Kemenkes (Kementerian Kesehatan), tapi BUMN, misalnya dalam hal ini adalah Bio Farma bisa melakukan pembelanjaan dengan cepat. Karena itu, persediaan vaksin yang tahun ini atau tahun depan bisa didistribusikan kepada masyarakat itu karena kecepatan kerja BUMN," ujarnya. 

Dia berharap, UU Cipta Kerja yang baru saja tandatangani Jokowi, cepat menarik investasi asing ke Indonesia dan menyerap tenaga kerja secara masif. "Justru kita berharap Proyek Strategi Nasional (PSN) bisa dijalankan dengan cepat mungkin. Masalahnya kita menghadapi tantangan berupa pandemi yang tidak bisa kita perkirakan. Investasi yang kita harapkan segera masuk, tidak bisa kita prediksikan kapan akan masuknya," tuturnya. 

Editor: Ranto Rajagukguk