Vaksin Disuntik Akhir Tahun, Ekonomi Indonesia Bisa Membaik pada 2021

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mempercepat pengadaan vaksin Covid-19. Diharapkan akhir tahun ini proses vaksinasi sudah bisa dilakukan secara bertahap kepada masyarakat. 

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hidayat Amir mengatakan, pemberian vaksin bisa mulai dilakukan pada akhir 2020. Dengan begitu, diharapkan perekonomian Indonesia sudah bisa kembali pulih pada tahun depan. 

Baca Juga

Hadiri KTT G20, Gibran Tekankan Pembiayaan Internasional yang Adil untuk Negara Berkembang

“Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah persiapkan bahkan aspek teknis untuk lakukan vaksinasi di 2021, bahkan dimulai sejak akhir tahun. Kondisi 2020 masih seperti itu, 2021 kita harap akan ada perbaikan yang signifikan,” ujarnya dalam diskusi virtual, Sabtu (14/11/2020). 

Sambil menunggu vaksin, pemerintah juga akan terus menjaga agar perekonomian bisa stabil. Dengan demikian, momen perbaikan ekonomi pada kuartal III 2020 bisa terus berlanjut di kuartal IV dan tahun depan. 

Baca Juga

Puji Perkembangan Vaksin Covid-19, Bos WHO: Semua Negara Harus Dapat Manfaat

“2020 kita masih ada harapan dua bulan recovery membaik tapi 2021 saya sampaikan. Kita berharap memang vaksin menjadi antitesa dari game changer Covid-19. Walaupun tentu kita tidak berharap vaksin akan mundur atau menjadi variabel baru yang tambah uncertainty, kita harap justru jadi obat yang timbulkan certainty dari Covid-19,” ucapnya.

Untuk menangani pandemi Covid-19, otoritas fiskal juga telah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp356,5 triliun. Harapannya ekonomi bisa kembali normal dan kasus Covid-19 segera menyusut. 

“Kita tidak ingin penanganan Covid-19 terkendala anggaran. Kita lihat faktor yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penanganan Covid-19 tidak hanya Indonesia, juga Eropa,” ujar Hidayat.

Selain itu, lanjut Hidayat, pemerintah juga tengah fokus dalam melakukan reformasi struktural. Langkah maju pun sudah dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.

“Agenda yang kita lakukan adalah reformasi struktural. Kita melihat semakin penting lakukan reformasi, sudah dimulai Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran juga sudah dimulai,” tuturnya. 

Editor: Ranto Rajagukguk