Irjen Eko Hadi Dipecat, Terbukti Gunakan Alat Polri untuk Penyadapan Ilegal
JAKARTA, iNews.id — Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan ini diputuskan menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa dalam persidangan tersebut Irjen Eko terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan memanfaatkan akses serta perangkat teknologi milik institusi kepolisian secara tidak profesional dan tidak prosedural.
"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Akibat perbuatan tersebut, Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Editor: Vitrianda Hilba Siregar