KPK OTT di Kalsel, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditangkap

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan mengamankan tiga orang diduga terkait praktik korupsi di sektor perpajakan. Salah satunya yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo.

Operasi senyap tersebut dilakukan KPK pada Rabu (4/2/2026). Ketiga pihak yang diamankan saat ini tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Baca Juga

Pejabat Pajak Kena OTT KPK di Kalsel: Kepala KPP Madya Banjarmasin

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Dia menyampaikan bahwa penindakan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Baca Juga

Purbaya soal Pejabat Pajak dan Bea Cukai Kena OTT KPK: Emang Ada yang Aneh di Situ

“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah kepala kantor KPP Madya Banjarmasin,” ujar Budi Prasetyo dikutip dari iNews TV, Rabu (4/2/2026).

Dalam OTT KPK di Kalsel ini, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar. Nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Baca Juga

Purbaya Respons Pejabat Pajak dan Bea Cukai Kena OTT KPK: Tindak secara Hukum!

“Terkait dengan barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp1 miliar lebih,” katanya.

Baca Juga

Kasus Korupsi Wali Kota Maidi, KPK Sita 2 Mobil Mewah Milik Ketua PBSI Madiun

Budi menjelaskan, OTT KPK di Kalsel dilakukan karena adanya dugaan praktik lancung dalam proses restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang berkaitan dengan sektor perkebunan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kemudian ada dugaan, pengaturannya dalam proses restitusi itu. Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin,” ucap Budi.

Baca Juga

Respons Bea Cukai soal Pejabatnya Diperiksa KPK

Saat ini, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dalam OTT KPK di Kalsel tersebut. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah ditangkap.

Editor: Donald Karouw